Pengajuan Capres PKS Layak Ajukan Calon Presiden

Selasa, 24 Februari 2009 | 00:15 WIB

Jakarta, Kompas - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyatakan dirinya siap melaksanakan tugas berat partai, termasuk diajukan sebagai calon presiden. Karena itu, jangan dulu divonis seolah-olah PKS akan kalah sebelum bertanding sehingga hanya layak mengajukan calon wakil presiden.

”Saya siap melaksanakan amanah partai,” kata Hidayat di Gedung MPR, Jakarta, Senin (23/2). Namun, sebagai kader, ia juga siap jika PKS memutuskan mendukung atau mengajukan calon presiden (capres) lain. Selain dirinya, capres dari PKS bisa saja Presiden PKS Tifatul Sembiring.

Menurut Hidayat, bukan tidak mungkin PKS bisa mengajukan capres pada Pemilu 2009, bukan hanya calon wapres. ”Kalau melihat tren pemilihan gubernur di Jawa Timur, kita melihat fakta baru. Jatim itu basis Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Nahdlatul Ulama, tetapi mereka kalah. Yang menang koalisi partai menengah, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan PKS, yang mengusung Soekarwo-Saifullah Yusuf,” paparnya.

Dia yakin fenomena di Jatim bisa menyebar pada pemilu mendatang. Bila hal itu terjadi, akan dihadirkan peta politik yang sama sekali baru di Indonesia.

Hidayat menjelaskan, bila PKS mengajukan capres, koalisi yang dibangun pasti melibatkan partai yang akan memperkokoh kesuksesan pemerintahan, yaitu koalisi partai religius nasionalis atau nasionalis religius. PKS sudah terbiasa berkoalisi dengan beragam partai dalam pemilihan kepala daerah.

Sultan protes

Secara terpisah, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bachtiar Effendy, Senin, menyatakan, setelah Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla siap menjadi capres, diikuti Hidayat dari PKS, persaingan calon wapres menjadi sangat menarik. Apalagi jika berani dimunculkan pasangan calon yang tidak terpengaruh mitos Jawa-luar Jawa atau sipil-militer.

”Siapa yang bakal menjadi cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan Megawati Soekarnoputri,” kata Bachtiar.

Di Jakarta, Senin, Sultan Hamengku Buwono X mengharapkan kesiapan Jusuf Kalla tidak dimaknai seolah-olah Partai Golkar telah menetapkan capres yang akan diusungnya. Karena itu, fungsionaris Partai Golkar diminta konsisten dengan mekanisme penjaringan capres yang disepakati dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas).

Menurut Sultan, pada Rapimnas Golkar 2008 dinominasikan tujuh nama untuk menjadi bakal capres. Penjaringan nama capres itu dilanjutkan dengan survei pada Maret dan April 2009.(sut/ina/mam)

Sultan Siap Tinggalkan Golkar

Prabowo bergerilya di basis Nahdlatul Ulama.

JAKARTA - Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap bisa tetap maju sebagai calon presiden lewat Partai Golkar. Wakil Ketua Dewan Penasihat Golkar itu juga mengaku telah melobi dan melakukan silaturahmi ke sejumlah pengurus Golkar di daerah. Namun, jika namanya tak masuk dalam penjaringan calon presiden dari Golkar, Sultan siap maju dari partai lain.

"Kalau memang ada partai lain yang mau mengusung dan dia dapat 20 persen, ya, saya maju lewat situ," kata Sultan saat ditemui wartawan di kediamannya di Menteng kemarin. Namun, ihwal nama partai lain yang akan dijadikan kendaraan politik, ia tak mau menyebutkan. "Itu rahasia yang tidak mungkin saya publish," kata Sultan.

Terkait dengan bursa calon presiden dari Golkar, Sultan juga telah meminta fungsionaris Golkar menjelaskan kepada publik bahwa Golkar belum melakukan penetapan. Sebab, saat ini seolah-olah Golkar sudah menetapkan Jusuf Kalla sebagai calon presiden. "Jangan ada satu pihak yang mendominasi seolah pemilihan (penjaringan calon presiden) sudah selesai," kata Sultan.

Penetapan calon presiden dari Golkar, Sultan melanjutkan, tetap harus melalui mekanisme penjaringan dan survei. Penetapan satu kandidat tanpa melalui penjaringan dinilai menafikan hak kandidat calon presiden lain dari Golkar. "Soal nanti yang menang kader Golkar lain, itu konsekuensi," katanya.

Saat ini Golkar sedang melakukan penjaringan nama-nama calon presiden. Nama-nama kandidat diusulkan dari daerah, lalu tujuh nama terbanyak yang diusulkan daerah akan disurvei. Penetapan perihal siapa kandidat yang akan diusung akan diputuskan dalam rapat pimpinan nasional. "Jangan seolah-olah Jusuf Kalla sudah pasti akan jadi dicalonkan," kata Sultan.

Sementara itu, calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subiyanto, mulai bergerilya di basis kaum nahdliyin atau anggota Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur. Menurut jadwal yang didapat Tempo, Prabowo akan menemui sejumlah kiai dan pengurus NU di Jawa Timur dan Madura hingga Rabu mendatang.

Di Jember, kemarin, Prabowo meletakkan batu pertama pembangunan gedung perpustakaan Balai Latihan dan Pendidikan Nahdlatul Ulama di Jalan Tampak Siring, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember. Di antara sejumlah kiai NU yang hadir dalam acara itu, salah satunya adalah KH Muhyidin Abdus Shomad, Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember.

Pada kesempatan itu Prabowo juga menyatakan akan memberikan bantuan untuk pembangunan dan fasilitas perpustakaan di sana. "Saya hanya ingin membantu, atas nama almarhum bapak saya," kata Prabowo.

Di hadapan ratusan orang dan para kiai NU, bekas Komandan Jenderal Kopassus itu mengaku berkeliling di kantong-kantong nahdliyin dengan niat meminta restu. Permintaan itu terkait dengan pencalonan dirinya sebagai presiden dalam pemilihan mendatang. "Saya kulonuwun sama para kiai sebagai tokoh dan panutan masyarakat banyak," kata Prabowo. DWI RIYANTO | MAHBUB DJUNAIDY | DWI WIYANA

Hidayat Merasa Direndahkan

Ia menilai usulan itu hanya sikap pribadi kader PKS.

JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, menganggap wacana yang menduetkan dirinya sebagai calon wakil presiden dengan calon presiden dari partai lain telah merendahkan partainya. "Pemilihan (legislatif) belum dimulai, tapi PKS sudah divonis hanya jadi calon wakil presiden," katanya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

Ia tak menunjuk langsung pihak yang ditudingnya telah merendahkan PKS. Sebab, wacana tentang duet Hidayat dengan Jusuf Kalla, yang disokong para pengurus daerah Partai Golkar sebagai calon presiden, justru disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta.

Anis mengatakan pasangan Kalla-Hidayat memenuhi kriteria yang dipakai PKS, karena merupakan kombinasi tokoh asal Jawa dan luar Jawa. Keduanya juga dianggap pas sebagai simbol tokoh beraliran nasionalis dan Islam. “Golkar-PKS itu nasionalis-Islam. Kami masih berpegang pada parameter itu,” ujarnya.

Menurut Anis, duet Kalla-Hidayat akan menjadi pasangan tangguh untuk membendung laju Susilo Bambang Yudhoyono. “Kedua pasangan akan sama-sama kuat.”

Hidayat, yang juga menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, menegaskan hingga kini PKS belum resmi mengusung calon presiden atau wakil presiden dalam pemilu nanti. “Bukan mustahil perolehan suara PKS signifikan, sehingga bisa mengusung calon presiden sendiri.”

Mantan Presiden PKS ini menilai gagasan menduetkan dirinya dengan Kalla hanyalah usulan pribadi, dan bukan sikap resmi partai. Bahkan, kata Hidayat, namanya juga kerap disandingkan dengan para calon presiden seperti Yudhoyono atau Megawati Soekarnoputri.

Padahal, ia melanjutkan, “Di PKS, keputusan tentang calon presiden bukan keputusan pribadi." Hidayat mengaku siap maju dalam bursa pencalonan hanya jika partainya memberikan amanat untuk itu.

Karena itu, ia mempersilakan partai-partai lain yang ingin menggandeng kader PKS menghubungi Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi partai. Lembaga inilah yang berwenang memutuskan.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Zulkiflimansyah menegaskan partainya akan mengajukan Hidayat Nur Wahid sebagai calon presiden bila perolehan suara pemilu lebih dari 20 persen. “Ada beberapa hal yang harus dikaji dari opsi-opsi yang ada,” katanya tentang kemungkinan lain yang akan ditempuh PKS.

Tentang usul pemasangan Hidayat sebagai wakil Kalla, Zulkiflimansyah mengatakan duet itu menarik karena kombinasi keduanya memenuhi unsur Jawa dan non-Jawa. “Opsi (duet) dengan SBY juga tak tertutup.”

Ia menambahkan, prinsipnya PKS membuka semua peluang sebelum kekuatan masing-masing partai terbukti melalui hasil pemilu legislatif. “Kami juga berkomunikasi dengan PDI Perjuangan, Demokrat, dan Golkar,” katanya. “Lihat nanti mana yang terbaik.”DWI RIYANTO AGUSTIAR | GUNANTO E.S | TOMI ARYANTO

Kalla Diminta Tetap Bersama Yudhoyono

"Kalau bongkar-bongkar, belum tentu koalisi lebih kuat."

JAKARTA--Dalam sepekan terakhir, peta politik menuju pemilihan presiden terus berubah. Setelah Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menyatakan siap bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah pengurus pusat partai beringin itu mengungkapkan hal sebaliknya. Mereka mendorong Kalla maju kembali mendampingi Yudhoyono dalam pemilihan presiden, Juli nanti.

"Kami mau menjaga kebijakan pemerintah agar tetap kukuh dan kuat," kata Ketua Pelaksana Harian I Badan Pemenangan Pemilu Golkar Burhanuddin Napitupulu setelah bertemu dengan Kalla di kantor Wakil Presiden kemarin. "Kami harus selesaikan dulu kebijakan pemerintah," dia menambahkan. Burhanuddin datang menemui Kalla bersama Ketua Pelaksana Harian II Badan Pemenangan Pemilu Firman Subagyo dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Muladi.

Menurut Burhanuddin, salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan bersama Kalla adalah bagaimana mencegah perluasan isu calon presiden dari Golkar. Dalam pertemuan dari pukul 16.30 hingga 17.30 itu, mereka mendiskusikan hal-hal teknis, "Agar isu pencalonan tidak dieksploitasi."

Mewakili kubu Yudhoyono, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga mengatakan koalisi pemerintahan saat ini sebaiknya dilanjutkan pada pemerintahan berikutnya. "Kalau bongkar-bongkar, belum tentu koalisi lebih kuat dan efektif," kata Anas.

Peta politik itu berbeda 180 derajat dari peta pada akhir pekan lalu. Jumat lalu, Kalla menyatakan siap berhadapan dengan Yudhoyono jika ditetapkan sebagai calon presiden dalam rapat pimpinan nasional khusus Golkar.

Kalla menyampaikan hal itu setelah menerima sejumlah pengurus daerah Golkar di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Kepada media, pengurus daerah Golkar yang datang menyatakan dukungannya agar Kalla maju sebagai calon presiden.

Begitu Kalla menyatakan siap maju, ajakan berkoalisi kepada Golkar datang dari partai lain. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, misalnya, tiba-tiba saja memunculkan paket Kalla-Hidayat Nur Wahid. Sebelum bertemu dengan Kalla kemarin, Burhanuddin pun sempat menyambut baik tawaran salah satu faksi di PKS itu.

Tapi, sebelum paket Kalla-Hidayat berkembang, Ahad malam lalu Yudhoyono mendadak mengundang Kalla ke rumahnya di Puri Cikeas, Bogor. Juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan kedua pemimpin bersepakat mengurangi kesalahpahaman dan melanjutkan pemerintahan hingga delapan bulan mendatang.

Bersamaan dengan upaya menghidupkan kembali duet Yudhoyono-Kalla, Lembaga Riset Informasi (LRI) kemarin mengumumkan hasil survei yang mendukung pasangan itu. Juru bicara LRI, Johan Silalahi, mengatakan 37,7 persen dari 1.890 responden di 33 provinsi memfavoritkan paket Yudhoyono-Kalla. Menurut survei ini, paket Yudhoyono-Kalla unggul tipis atas paket Megawati-Sultan Hamengku Buwono X (37,2 persen) dan Yudhoyono-Hidayat Nur Wahid (36,9 persen).Kurniasih Budi | Pramono | Eko Ari | Jajang

Siapa Kandidat Terkuat?

Survei dari Lembaga Riset Informasi di 33 provinsi terhadap 1.890 responden menunjukkan bahwa ada tiga opsi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kuat. Mereka adalah:

Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla 37,7%

Megawati-Sultan Hamengku Buwono X 37,2%

Susilo Bambang Yudhoyono-Hidayat Nur Wahid 36,9%

PKS Pasangkan Kalla dengan Hidayat

Kalla bertemu dengan Yudhoyono di Cikeas.

JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera memunculkan pasangan Jusuf Kalla-Hidayat Nur Wahid untuk maju dalam pemilihan presiden pada Juli nanti. PKS menawarkan pasangan ini hanya dua hari setelah Kalla menyatakan siap maju sebagai calon presiden.

"Itu salah satu opsi yang berkembang di PKS," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Pasangan Kalla-Hidayat, menurut Anis, memenuhi dua kriteria yang dipakai PKS dalam menjaring calon presiden dan wakilnya, yaitu kombinasi tokoh asal Jawa dengan luar Jawa serta kombinasi tokoh beraliran politik nasionalis dengan Islam. "Golkar-PKS itu nasionalis-Islam. Kami masih berpegang pada parameter itu," ujar Anis.

Anis menambahkan, di tubuh PKS juga muncul usulan memasangkan Megawati Soekarnoputri dengan Hidayat Nur Wahid. "Peluang untuk pasangan ini masih ada." Tapi, kata Anis, pasangan Mega-Hidayat tak memenuhi syarat Jawa-luar Jawa.

Menurut Anis, pasangan Kalla-Hidayat juga akan menjadi duet tangguh untuk membendung laju Susilo Bambang Yudhoyono, terutama jika Yudhoyono menggandeng wakil dari sosok yang berbasis dukungan di luar Jawa. "Kedua pasangan akan sama-sama kuat," kata Anis.

Partai Golkar menyambut baik tawaran PKS. Ketua Pelaksana Harian I Badan Pemenangan Pemilu Golkar Burhanuddin Napitupulu mengatakan Golkar bisa menggandeng PKS jika PDI Perjuangan dan Partai jadi memajukan calon presiden sendiri. "Jika calon presidennya SBY, Mega, dan JK, Golkar bisa menggandeng Hidayat," ujar Burhanuddin.

Senada dengan Anis, Burhanuddin mengatakan koalisi Kalla dengan Hidayat akan menghimpun suara yang signifikan. Alasan dia, PKS memiliki mesin politik yang efektif mendulang suara di perkotaan. Adapun Golkar punya mesin politik yang efektif di luar kota besar seperti Jakarta. "Kalau dikombinasikan, sangat menarik," kata dia.

Jumat lalu, Kalla menyatakan siap bersaing dengan Yudhoyono dalam perebutan kursi presiden. Sebelumnya, Kalla selalu mengatakan Golkar baru akan menetapkan calon presiden setelah melihat perolehan suara partai pada pemilihan legislatif April nanti.

Pernyataan Kalla itu memupus keinginan sebagian politikus Golkar untuk menyandingkan kembali Kalla dengan Yudhoyono. "Sekarang ada perubahan konstelasi politik di Golkar," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Ketua Dewan Penasihat Golkar, yang lebih dulu mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.

Tadi malam Kalla menemui Yudhoyono di rumah pribadinya di Puri Cikeas, Bogor. Juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng, mengatakan, dalam pertemuan 40 menit itu, kedua pemimpin sepakat mengurangi kesalahpahaman akibat dinamika internal di Partai Golkar dan Demokrat. Yudhoyono-Kalla pun berkomitmen untuk menjalankan roda pemerintahan hingga selesai delapan bulan mendatang. KURNIASIH B | CORNILLA D | B RURIT | JAJANG

Sultan Menilai Pencalonan Kalla Karena Berita

YOGYAKARTA -- Persaingan antara Jusuf Kalla dan Sri Sultan Hamengku Buwono X belum mereda. Setelah diultimatum Kalla beberapa waktu lalu, terakhir giliran Sultan menyindir Kalla. Menurut Sultan, Kalla menyatakan siap maju sebagai calon presiden karena dorongan pemberitaan media massa.

"Jika Pak JK jadi calon, itu kan hanya headline-nya (berita)," kata Sultan di Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu lalu. "Itu hanya untuk membangun image."

Menurut Sultan, pernyataan Kalla belum menjadi keputusan partai. Calon presiden Golkar baru ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional khusus, setelah pemilihan umum legislatif pada April nanti. "Jadi nggak ada logikanya kalau sekarang jadi calon presiden," ujar Sultan.

Jumat lalu, Kalla menyatakan siap bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono jika mendapatkan dukungan daerah. Sebelumnya, Kalla pun selalu menyatakan calon dari Golkar baru diputuskan setelah pemilu legislatif.

Seusai pertemuan di rumah dinas Kalla, Kamis lalu, sejumlah pengurus daerah Golkar memang menyatakan dukungan mereka terhadap Ketua Umum Golkar itu. Tapi pengurus daerah lainnya masih ada yang mendukung Sultan, yang juga Wakil Ketua Dewan Penasihat Golkar.

Karena sama-sama mendapat dukungan daerah, Sultan mengatakan siap bersaing dengan Kalla. Namun, jika rapat pimpinan nasional khusus Golkar memilih Kalla, Sultan tak keberatan. "Kalau keputusannya seperti itu, semua kader Golkar harus tunduk."

Ketegangan di antara kedua tokoh mencuat sejak Sultan menyatakan siap maju sebagai calon presiden pada acara Pisowanan Agung akhir Oktober tahun lalu. Sejak itu kubu Sultan telah bermanuver mencari dukungan ke berbagai daerah.

Sultan pun sempat merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sultan sudah dua kali bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Langkah Sultan ini membuat berang Kalla. Di sela-sela perjalanan ke Amerika, Kalla mengultimatum Sultan untuk memilih tetap bergabung di Golkar atau memilih PDI Perjuangan. Bernarda Rurit

Golkar Pastikan Usung Calon Presiden

“Tadi nggak ada nama lain, semua sudah sepakat JK.”

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar seluruh Indonesia akan mengusung calon presiden dalam pemilihan umum mendatang. Penegasan itu disampaikan setelah mereka bertemu di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga menjabat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, di Jalan Diponegoro 2, Jakarta, kemarin.

"Golkar akan mencalonkan presiden, bukan wakil presiden," kata Uu Rukmana, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, di kediaman Jusuf Kalla kemarin. Uu ditunjuk untuk mewakili 33 Ketua DPD Golkar seluruh Indonesia yang hadir di situ.

“Dari dulu Golkar tak pernah mencalonkan orang nomor dua," kata Ade Surapriatna, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, menambahkan, “Kita sepakat harus menghormati dari leluhur sampai sekarang untuk mencalonkan orang nomor satu."

Menurut Uu, Golkar di daerah yakin suara partainya akan memenuhi syarat undang-undang untuk mengajukan calon presiden. Perihal keinginan para ketua yang mereka sebut melambangkan keinginan Golkar Indonesia itu, kata Uu, “Jusuf Kalla menyambut baik.”

Dalam pertemuan itu, Uu melanjutkan, para Ketua Golkar daerah juga telah menyebut nama calon presiden yang akan diusung. Namun, hal itu baru dipastikan pada rapat pimpinan khusus setelah pemilu legislatif. "Kami sudah punya kesepakatan, tetapi tidak perlu diucapkan sekarang," kata Uu.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Golkar Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus terus terang mengaku akan mengusung sang ketua umum, Jusuf Kalla. "Ketua umum adalah lambang parpol. Maluku Utara sepakat JK," katanya. Sikap serupa disampaikan oleh Ketua DPD Lampung M. Alzier Dianis Thabrani dan Ketua DPD Jambi Zoerman Manaf.

Dalam pertemuan itu, Ahmad Hidayat menambahkan, sebenarnya sudah disepakati Jusuf Kalla sebagai calon presiden tunggal Partai Golkar. "Tadi nggak ada nama lain, semua sudah sepakat JK," katanya. Hal itu, kata Ahmad, sudah disampaikan langsung kepada Jusuf Kalla. Namun, Jusuf Kalla belum memberikan kepastian. "Beliau masih akan istikharah dulu,” kata Ahmad.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono memastikan pertemuan Ketua DPD Golkar dengan Jusuf Kalla bukan untuk menjegal tokoh tertentu. "Hanya menerima laporan saja," katanya di gedung DPR kemarin.

Menurut dia, adanya usulan pengurus daerah agar Golkar mengusung calon presiden menjadi indikasi berakhirnya duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. "Kalau (mengusung) calon presiden, tentu tidak bisa dipertahankan lagi yang seperti sekarang," katanya.

Sikap resmi partai saat ini, Agung melanjutkan, belum menetapkan apakah akan mengusung presiden atau cukup wakil presiden. Penetapan baru akan dilakukan dalam rapat pimpinan khusus setelah pemilihan legislatif. “Namun, pandangan daerah dalam rapat pimpinan nanti tak akan jauh berbeda dengan usulan lisan,” kata Agung. “Resminya tetap di rapimsus."

Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, tempat Yudhoyono berkiprah, mengaku tak terpengaruh oleh kesepakatan para Ketua DPD Golkar itu. "Kita menghormati keputusan itu," katanya kepada Tempo kemarin, "Sebagai partai besar, pastilah mereka menginginkan mengusung calon presiden." GUNANTO | DWI RIYANTO | DWI WIYANA

Megawati Ragu Sultan Mundur

"Kalau ketokohannya belum nomor satu, kami harus realistis," kata Surya Paloh.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri ragu Sri Sultan Hamengku Buwono X mundur dari bursa calon presiden apabila kalah populer dalam survei internal Partai Golkar.

"Apakah statement Sultan itu terbuka atau tidak," kata Megawati di Jakarta kemarin. "Saya waktu Rakernas (Rapat Kerja Nasional) bertemu dengan beliau, maka dengan adanya pernyataan itu saya akan mengkonfirmasikan kepada beliau juga."

Rapat Kerja Nasional III di Solo pada akhir Januari lalu sebelumnya menyebut Sultan sebagai kandidat terkuat pendamping Megawati untuk diusung sebagai pasangan calon oleh PDI Perjuangan. Selain Sultan, PDI Perjuangan memiliki nama lain, yakni Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Surya Paloh, dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Megawati menegaskan bahwa terbuka kesempatan calon wakil presiden lain di luar tokoh yang dimunculkan dalam rapat kerja di Solo, Jawa Tengah. "Kami terbuka bagi yang mau mencalonkan cawapres (calon wakil presiden)," kata Megawati. "Tidak hanya yang tersebut (kandidat kuat)."

Selain "ditimang" PDI Perjuangan, Sultan tetap berusaha maju sebagai calon presiden lewat Partai Golkar. Dia menyatakan siap bersaing dengan tokoh Golkar lain dalam penjaringan partai tersebut. Namun, Sultan menyatakan siap mundur dari bursa calon presiden Golkar apabila kalah populer dalam survei internal.

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh mengatakan setiap kandidat di internal Partai Golkar memiliki kesempatan sama dalam penjaringan, termasuk Sri Sultan Hamengku Buwono X. Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar tak berhak memveto atau privilese untuk lebih diunggulkan dibanding kandidat lainnya.

Sesuai dengan keputusan, kata dia, Golkar menjaring nama dari daerah-daerah. Setelah nama-nama itu dikumpulkan, akan dilakukan survei. "Siapa pun nama yang berhasil keluar akan didukung penuh oleh partai," kata dia. "Kalau ketokohan (calon internal)-nya belum di posisi nomor satu, kita harus realistis." EKO ARI | DWI RIYANTO | AQIDA S

Siap Hadiri Ciganjur II

JAKARTA - Megawati menyatakan mempertimbangkan hadir dalam pertemuan bersama tiga tokoh lain di kediaman Abdurrahman Wahid alis Gus Dur di Ciganjur, Jakarta. "Akan saya pertimbangkan," kata dia kemarin. Acara digagas untuk mempertemukan kembali empat tokoh, yakni Megawati, Amien Rais, Abdurrahman Wahid, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sang penggagas, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufiq Kiemas, menyatakan optimistis keempat tokoh itu bersedia datang. "Untuk kebaikan bangsa ini masak tidak mau," kata dia. Taufiq menjelaskan bahwa pertemuan Ciganjur II akan berlangsung dalam waktu dekat.

"Mungkin pertemuannya minggu-minggu ini," katanya di sela acara peluncuran buku Jembatan Kebangsaan di gedung MPR/DPR. Agendanya, kata dia, "Ngobrol-ngobrol saja dulu."

Pertemuan serupa pernah dilakukan keempatnya pada masa pemerintahan B.J. Habibie, yang kemudian melahirkan maklumat Ciganjur. Yenny Wahid, putri Abdurrahman Wahid, mengatakan pertemuan Ciganjur jilid II akan berlangsung di rumahnya. "Kami masih mencari waktu yang fixed," kata Yenny. Pertemuan hanya membahas wacana kebangsaan. DWI RIYANTO A | EKO ARI W

Konflik Kalla-Sultan Membelah Golkar

Lima kelompok bersaing berebut pengaruh.

JAKARTA -- Pertentangan antarkubu di Partai Golkar semakin mendekati titik didih. Keadaan itu, selain dipicu oleh dihapusnya sistem konvensi untuk menetapkan calon presiden, karena pertentangan antara Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla dan Wakil Ketua Dewan Penasihat Golkar Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Politikus Golkar, Anton Lesiangi, mengatakan pertentangan antara Jusuf Kalla dan Sri Sultan kian memperuncing perkubuan itu.

Menurut Anton, saat ini makin banyak petinggi Golkar yang merapat ke Sri Sultan. Kelompok ini pun mendesak agar Golkar segera menetapkan Sri Sultan sebagai calon presiden. "Mereka meminta sebelum pemilihan legislatif harus sudah diputuskan," kata Anton.

Kelompok yang merapat ke Sultan itu, menurut Anton, bahkan ada yang sudah mengincar posisi menteri jika Sultan terpilih.

Namun, Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono membantah tudingan adanya perpecahan di tubuh partai beringin itu. Fakta bahwa hingga kini Golkar belum menetapkan calon presiden, menurut Agung, bukan karena di tubuh partai itu ada perpecahan.

Yang terjadi, kata Agung, Golkar ingin mempertimbangkan calon presiden lebih matang. "Supaya tidak terjadi distorsi pada kepemimpinan saat ini," ujar Agung di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Cianjur, Rabu malam lalu.

Namun, sumber-sumber di Partai Golkar menerangkan hal berbeda dari pernyataan Agung. Menurut mereka, perkubuan di Golkar lebih ruwet dari sekadar pertentangan kubu Kalla dengan kubu Sultan.

Beberapa sumber menyebutkan, setidaknya ada lima kubu yang sedang bersaing. Kubu pertama diisi oleh klan politikus Makassar, baik mereka yang aktif di partai maupun mereka yang jadi pengusaha. Kubu ini juga diisi politikus Golkar yang mendapat posisi strategis di Dewan Perwakilan Rakyat dan di Kabinet Indonesia Bersatu.

Kubu kedua diisi oleh anggota Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat, tapi tidak mendapat posisi strategis. "Mereka termasuk orang parlemen yang kecewa terhadap Kalla," kata sumber Tempo.

Kubu ketiga diisi oleh orang Golkar lama yang aktif di partai dan masih loyal terhadap mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung. Di partai, orang-orang ini sekarang posisinya tidak menempati kursi strategis.

Kubu keempat, sebagian besar berisi pengusaha nasional di luar geng Makassar. Kubu ini pernah mengusulkan Aburizal Bakrie mengikuti pencalonan Ketua Umum Partai Golkar 2009.

Adapun kubu terakhir berisi orang-orang di jajaran Dewan Penasihat Golkar dan sebagian kecil pengusaha dari luar Bugis. Kutub inilah yang paling aktif mendorong Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Dwi Riyanto | Deden Abdul Aziz | Kurniasih Budi | Anton Aprianto

Kalla Ultimatum Sultan

Dia harus memilih: Golkar atau PDI Perjuangan.

Washington, DC -- Dari jarak lebih dari 13 ribu kilometer, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengultimatum Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ia meminta Sultan memperjelas posisinya berkaitan dengan manuvernya bergandengan dengan Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan presiden.

"Kalau sudah pasti, dia harus memilih salah satu, pakai kendaraan Golkar atau PDI Perjuangan," kata Kalla kepada Tempo di Wisma Duta RI di Washington, DC, Amerika Serikat, Rabu siang waktu setempat. "Jangan pakai dua-duanya, itu namanya tidak etis dalam fatsoen politik."

Soal Sultan mau berpasangan dengan siapa pun, bagi Kalla tak jadi masalah. "Setiap orang punya hak untuk dipilih dan memilih, biarin saja." Tapi, Kalla memperingatkan, kalau memang mau maju dari partai lain, Sultan jangan memakai Golkar sebagai kendaraan politik. "Kalau sudah dicalonkan partai lain, ya, jangan ke Golkar," ujar Kalla.

Sejauh ini Golkar belum menetapkan calon presidennya. Sejak September tahun lalu, Golkar memutuskan tak akan memakai mekanisme konvensi (pemilihan dalam internal partai) untuk menjaring calon presiden.

Ditutupnya mekanisme konvensi membuat sejumlah kader Golkar mencari jalur alternatif. Salah seorang dari mereka adalah Sultan. Pada 28 Oktober lalu, Sultan mendeklarasikan diri akan maju sebagai calon presiden. Sultan pun bermanuver. Dia, misalnya, dua kali bertemu dengan Megawati. Akhir Januari lalu, paket Mega-Buwono pun muncul ke permukaan.

Sejak itu hubungan antara Sultan dan para petinggi Golkar memanas. Ketua DPP Golkar Bidang Hukum Muladi, misalnya, menuduh Sultan membelot dari partai. Usul pemecatan Sultan pun terlontar.

"Itu jealous (cemburu) saja," kata Sultan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, kemarin. Menurut Sultan, pencalonan dirinya oleh partai lain tak bisa dijadikan alasan pemberian sanksi. "Beliau (Jusuf Kalla) dulu juga maju bukan dari Golkar," kata Sultan. WAHYU MURYADI | DWI RYANTO AGUSTIAR | JAJANG

Kutipan

Jusuf Kalla (Ketua Umum Partai Golkar)
"Kalau mau maju dari partai lain, Sultan jangan memakai Golkar sebagai kendaraan politik."

Sri Sultan Hamengku Buwono X (anggota Dewan Penasihat Golkar)
"Itu jealous (cemburu) saja. Beliau (Jusuf Kalla) dulu juga maju bukan dari Golkar."

Persaingan Antarcaleg Menjurus Anarki

Selasa, 3 Februari 2009 | 01:43 WIB

Medan, Kompas - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara menilai, persaingan antarcalon anggota legislatif di beberapa kabupaten/kota telah menjurus anarki.

Caleg tak segan untuk saling menurunkan spanduk dan alat peraga milik pesaingnya, tetapi juga menebar fitnah untuk menjatuhkan kredibilitas pesaing di mata pemilih.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara Ikhwaluddin Simatupang mengungkapkan, berdasarkan temuan Panwas di beberapa kabupaten/kota di Sumut, kecenderungan anarkisme ini muncul karena caleg dituntut meraih suara terbanyak agar terpilih, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Panwas Sumut, kata Ikhwaluddin, telah menerima sekitar 50 pengaduan terkait dengan aksi-aksi anarki yang merusak alat peraga caleg.

Menurut dia, beberapa pengaduan diajukan langsung oleh caleg yang alat peraganya jadi korban perusakan dan penurunan.

”Salah satunya caleg di Kabupaten Mandailing Natal yang alat peraganya diturunkan,” katanya sambil menambahkan, vandalisme dan perusakan alat peraga tidak semata-mata dilakukan caleg pesaing, tetapi juga oleh masyarakat.

Akan sampai pemilu

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara Ridwan Rangkuti mengungkapkan, aksi anarkisme caleg dan parpol ini memang dipicu keputusan MK tentang suara terbanyak.

Menurut dia, kecurangan ini akan terus berlangsung sampai hari pemungutan suara karena konsekuensi putusan MK membawa beberapa ketidakjelasan.

”Kalau dengan putusan MK ini kan berarti, sistem perolehan suara menggunakan sistem distrik, tetapi daerah pemilihannya menggunakan sistem proporsional. Ini yang menimbulkan keruwetan dan bukan tak mungkin terjadi politik uang di tingkat struktural KPU daerah,” ujarnya.

Dia menyebutkan, caleg yang sebelumnya mendapat nomor urut satu akan tetap berusaha terpilih dengan mekanisme suara terbanyak ini. Salah satunya dengan berbuat curang melalui struktur KPU di daerah, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

Mekanisme pengawasan

Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga Daniel Sparingga mengatakan, proses menuju rivalitas tidak sehat itu sedang terjadi, kendati awalnya partai bisa berharap mendulang suara sebanyak mungkin dengan mendorong para kader bekerja keras.

Setiap parpol, lanjutnya, harus melengkapi diri dengan mekanisme pengawasan yang memastikan seluruh etika kampanye dipenuhi kader di masing-masing daerah pemilihan. Dengan begitu, bisa dihindarkan rivalitas tidak sehat yang menimbulkan konflik dan merugikan partai sendiri.

Beberapa parpol sudah membuat kode etik dan beberapa lainnya masih menyiapkan. Partai Golkar dan PDI-P sudah menyiapkan sejak beberapa waktu lalu.

Adapun PKB membentuk dewan kehormatan yang terdiri atas dewan syuro yang tidak ikut mencalonkan diri. PPP juga segera menyiapkan kode etik.

Sejumlah pengurus partai politik di Kabupaten Jombang menguraikan, sejumlah mekanisme internal untuk mengatasi kemungkinan persaingan tidak sehat antarsesama caleg dalam partai mereka.

Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Jombang Bahana Bela Binanda menyebutkan, partainya menetapkan kebijakan segmentasi bagi setiap caleg yang akan bertarung.

”Setiap caleg kami yang bertarung mempunyai segmentasi massa sendiri-sendiri, seperti segmen petani, buruh, dan sebagainya. Jika terjadi beberapa caleg bertarung di segmen yang sama, kami tentukan pembagian wilayahnya,” kata Bahana.

Bagi Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) Jombang Aan Anshori, sejumlah langkah sebetulnya bisa diambil Panwas dan partai politik untuk mengantisipasi konflik.

”Ini adalah pertarungan para pemodal, siapa pun yang akan jadi, dialah yang memiliki modal cukup besar untuk kampanye. Karena itu, Panwas mesti mengawasi rekening para caleg untuk mengetahui dari mana dana kampanye itu berasal. Selain itu, partai politik harusnya punya regulasi internal untuk menjamin persaingan sehat antarsesama caleg,” kata Aan.

Adapun dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Ahmad Sabiq SIP MA, Minggu, menyebutkan, putusan MK membuat caleg bernomor ”sepatu” merasa memiliki peluang sehingga berani bersaing lebih keras untuk mendapatkan suara.

”Bagi yang mempunyai dana besar, mereka bisa memasang alat peraga di mana-mana. Bagi yang tidak, tapi sudah terkenal, terpaksa juga memasang tapi tak banyak. Mereka memanfaatkan jaringan mereka,” kata Sabiq.

Dengan kata lain, menurut Sabiq, para ”caleg jadi” saat ini merasa kurang aman sehingga mereka yang semula ongkang-ongkang, kini mau tidak mau harus bekerja keras.

Tak pelak, perang spanduk, baliho, pamflet, dan poster pun terjadi di mana-mana. Meskipun demikian, menurut Sabiq, pemasangan atribut kampanye tidak menjamin elektabilitas.

”Responden cenderung akan memilih caleg yang mereka kenal dan ketahui,” katanya. (BIL/INA/INK/HAN)

Faksi Pro-Sultan Goyang Kalla

"Sebagian (fungsionaris Partai Golkar) sudah mendua."

JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dinilai terancam kehilangan dukungan di kalangan internal partai untuk maju sebagai kandidat pada pemilu presiden. Sebagian faksi di kalangan internal partai menggeser dukungan mereka kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon presiden. "Sebagian (fungsionaris Partai Golkar) sudah mendua," kata Ketua Partai Golkar Anton Lesiangi ketika dihubungi kemarin. 

Menurut Anton, Kalla masih ingin menjadi wakil presiden, meneruskan duetnya dengan Yudhoyono. Karena itu, kata dia, Kalla berkukuh menjalankan hasil rapat pimpinan nasional. Rapat Pimpinan Nasional IV Partai Golkar memutuskan penetapan calon presiden dilakukan pada rapat pimpinan nasional khusus setelah pemilu legislatif. 

Rapat Pimpinan Nasional IV Partai Golkar telah menyebutkan tujuh nomine kandidat yang diikutkan dalam survei internal partai. Selain Kalla, nomine lainnya di antaranya adalah Sultan Hamengku Buwono X, Fahmi Idris, Agung Laksono, Surya Paloh, dan Aburizal Bakrie. 

Penetapan calon setelah pemilihan legislator itu dinilai mempermulus langkah Kalla maju sebagai calon wakil presiden bersama Yudhoyono. Keputusan tak menggunakan konvensi, kata dia, merupakan cara menjegal kader Golkar bersaing dengan ketua umum. Padahal, kata dia, Sultan potensial maju sebagai calon presiden. Dalam berbagai survei, Sultan memiliki popularitas lebih tinggi sebagai calon presiden dibanding Kalla. 

Menurut Anton, rencana Kalla maju sebagai wakil presiden didukung kader Golkar seperti Rully Chairul Azwar dan Muladi. Meski demikian, sejumlah pengurus daerah menginginkan Kalla menjadi calon presiden, seperti Kalimantan Timur. Ketua Golkar Kalimantan Timur Mahyudin menganggap Kalla mempunyai kapasitas karena dinilai sudah berhasil sebagai Wakil Presiden Indonesia. 

Namun, Mahyudin memilih figur kedua pada Sri Sultan Hamengku Buwono X. "Sultan juga bagus sebagai figur internal Golkar daripada dari partai lain," kata dia. 

Di luar pendukung Kalla, faksi lain berambisi menjadi ketua umum atau tak mendukung langkah Kalla. Anton mencontohkan Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh dan Sultan, yang sering bertemu dengan petinggi PDI Perjuangan. Faksi yang tak mendukung Kalla, kata dia, mendesak agar penetapan calon presiden dipercepat. Mereka meminta rapat konsultasi Partai Golkar pertengahan Februari merekomendasikan percepatan pengumuman nama calon. 

Setelah masuknya Paloh dan Sultan dalam bursa wakil presiden PDI Perjuangan, sejumlah kader Partai Golkar meminta rapat konsultasi pertengahan Februari ini membahas percepatan penetapan calon presidennya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono merupakan salah satu di antaranya. 

Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengakui adanya desakan percepatan pengumuman ini. "Desakan sudah datang dari DPD, ada beberapa bahkan sudah mendesak," kata Priyo di gedung MPR/DPR kemarin.KURNIASIH BUDI | EKO ARI WIBOWO | SG WIBISONO 

Kalla: Calon Presiden dari Partai Besar

JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemimpin nasional harus memiliki elektabilitas tinggi, berkemampuan memimpin, dan berasal dari partai besar. Indonesia dinilai memiliki banyak pemimpin dengan tiga karakter itu. 

”Pemimpin sangat tergantung masanya. Tentu apa yang kita butuhkan di masa ini adalah pemimpin yang dapat membawa bangsa menjadi lebih baik, adil, makmur, dan tentu demokratis,” katanya di gedung Lembaga Ketahanan Nasional kemarin. 

Menurut Kalla, kombinasi bakat, pendidikan yang baik, dan pengalaman dinilai melahirkan pemimpin harapan. Pemimpin mendatang harus mampu menyelesaikan persoalan bangsa, berkapasitas dan berintegritas di bidang politik. ”Memilih pemimpin sama dengan pacaran atau mengambil istri,” katanya. 

Adapun Ketua Alumni Lembaga Ketahanan Nasional Agum Gumelar mengatakan rakyat harus jeli memilih pasangan calon presiden. ”Banyak anak bangsa yang ingin menjadi calon presiden. Itu baik, sejauh dia punya keinginan mengabdi dan memperbaiki bangsa ini,” kata dia. 

Pemilih diharapkan memilih pasangan secara obyektif dan rasional. Apalagi, partai politik dalam menentukan kandidat kental dengan faktor kepentingan. 

Anggota Dewan Penasihat Lembaga Ketahanan Nasional, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, mengatakan presiden mendatang harus siap menghadapi dinamika kenegaraan. Ketahanan nasional terbentuk berdasarkan kepemimpinan yang mampu memimpin dalam segala situasi. ”Pemimpin yang siap menghadapi surprise di tengah jalan, dan berpikir out of the box.” KURNIASIH BUDI

Sosialisasi KPU "Berbahaya"

Dipertanyakan, Kecenderungan KPU Buat Aturan Tak Berdasar
Selasa, 27 Januari 2009 | 00:41 WIB 

Jakarta, Kompas - Langkah Komisi Pemilihan Umum bisa ”berbahaya kalau peraturan yang disosialisasikan justru berbeda dengan maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jika peraturan teknis yang dibuat KPU keliru dengan perumusan saat pembahasan Rancangan UU Pemilu, KPU bisa saja dianggap telah melanggar etika penyelenggara pemilu.

Saat silaturahim dengan perwakilan partai politik peserta Pemilu 2009 di Jakarta, Sabtu lalu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, antara lain, memaparkan tata cara penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR. Namun, sejumlah klausul yang dipaparkan teridentifikasi berbeda dengan ketentuan dalam UU No 10/2008.

Misalnya saja, Hafiz menguraikan tata cara pembagian kursi DPR dengan tanpa menyertakan ketentuan ambang batas perolehan suara untuk penghitungan kursi di DPR (parliamentary threshold) yang sampai saat ini secara legal masih berlaku. Juga klausul yang disebutkan Hafiz, bahwa ”Apabila parpol memperoleh sejumlah kursi sedangkan nama-nama calon anggota DPR tidak ada yang memperoleh suara sah, maka nama calon terpilih anggota DPR diambil dari nama calon pada DCT anggota DPR daerah pemilihan terdekat yang berbatasan secara geografis.”

Sampaikan yang benar

Mantan anggota Panitia Khusus RUU Pemilu, Agus Purnomo (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DI Yogyakarta), Senin (26/1) di Jakarta, menyebutkan, sosialisasi ala KPU berbahaya karena aturan yang dipaparkan berbeda dengan UU No 10/2008. Sebab, merupakan sosialisasi resmi, sewajibnya KPU menyampaikan ketentuan yang benar untuk menghindari penyebaran kesalahan ke semua tingkatan.

”Berbahaya, yang seperti ini bukan yang pertama dilakukan KPU. Bisa pelanggaran etika penyelenggara,” sebut Agus.

Secara terpisah, mantan Ketua Pansus Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar, Jawa Barat II) pun menilai KPU telah salah membuat aturan soal calon terpilih, jika pemilih hanya memberi tanda pada partai politik. Kursi yang diperoleh parpol bersangkutan tetap menjadi hak para calon parpol di daerah pemilihan itu, bukan seperti yang dipaparkan Hafiz pada Sabtu lalu.

Ferry juga mempertanyakan kecenderungan KPU membuat pengaturan yang tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan konflik.

Menurut Agus, KPU sejak awal memang harus menyiapkan ketentuan teknis. Langkah terdekat untuk mengantisipasi kesalahan serupa, KPU mestinya bersedia berkonsultasi dengan penyusun UU untuk menghindari kesalahan penafsiran.

Saat pertemuan Sabtu lalu, Sekretaris Jenderal Partai Merdeka Muslich Zainal Asikin sudah meminta KPU menjelaskan ketentuan teknis berikut simulasinya. Tanpa itu, paparan KPU tidak akan efektif. Hanya dengan forum yang lebih fokus dan waktunya memadai, penjelasan KPU akan lebih mudah dipahami oleh para peserta pemilu, terutama dari parpol. (dik)

Simpatisan PKB di Klaten Mengaku Dukung Gerindra

Selasa, 27 Januari 2009 | 00:51 WIB 

Klaten, Kompas - Warga dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa yang mendukung Ketua Umum Dewan Syuro KH Abdurrahman Wahid di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyatakan mendukung dan memberikan suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya.

Sikap ini dituangkan dalam Deklarasi Mandong yang dinyatakan di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi di Desa Mandong, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten.

”Mereka tergabung dalam Barisan Relawan Bumi Garuda Sakti. Mereka bergabung agar bisa menyampaikan aspirasinya setelah sebelumnya merasa ada kesamaan visi dan misi,” kata Suhardi, Senin (26/1) di Klaten.

Koordinator Barisan Relawan Bumi Garuda Sakti Mabrur Zamzam mengatakan, mereka yang bergabung dengan barisan itu sifatnya pribadi dan tak membawa nama PKB. Tetapi, sekitar 70 persen adalah ketua dan pengurus anak cabang (PAC) PKB di Klaten.

”Dari 26 PAC yang ada, ada 4 PAC yang belum merapat,” ungkap dia.

Pada Pemilu 2004, PKB Klaten meraih 46.000 suara dan menyumbang satu kursi untuk DPR dan satu kursi DPRD Jateng, serta empat kursi DPRD Klaten. Raihan suara PKB di Klaten itu terbesar dibandingkan wilayah lain di eks Karesidenan Surakarta.

Menurut Zamzam, sebelum ini ada tujuh partai yang mendekati pengurus PAC PKB di Klaten. Melalui proses diskusi intensif, pihaknya lalu memutuskan bergabung dengan Gerindra karena adanya kesamaan visi-misi dan tujuan untuk menyejahterakan petani dan nelayan. (eki)

Megawati: Rakyat Dijadikan Seperti Yoyo

SURAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menganggap kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak tiga kali tak menguntungkan rakyat banyak. Penurunan tersebut hanya upaya meraih simpati menjelang pemilu. 

“Faktanya, pemerintah menjadikan rakyat seperti permainan yoyo, dibikin naik-turun, dilempar ke sana-kemari, yang membuat rakyat semakin tidak menentu hidupnya,” kata Megawati dalam sambutan pembukaan Rapat Kerja Nasional IV PDI Perjuangan di Surakarta, Jawa Tengah, kemarin. 

Kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, makin jauh dari cita- cita menyejahterakan rakyat. Masalah kemiskinan dan pengangguran belum selesai seperti janji kampanye Yudhoyono. Meski anggaran penanggulangan kemiskinan naik dari Rp 18 triliun pada 2004 menjadi Rp 70 triliun pada 2008, jumlah orang miskin tak berkurang signifikan. 

Data Badan Pusat Statistik, kata dia, orang miskin pada 2004 mencapai 36 juta orang dan kini 35 juta. “Ini data BPS, jadi saya tidak asal bicara.” 

Ketua Bidang Ekonomi Partai Demokrat Darwin Zahedy Saleh menganggap Megawati tak paham konteks kritiknya. “Yang yoyo itu harga minyak dunianya.” 

Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai Megawati panik atas kebijakan populis pemerintah. Pernyataan Megawati dinilai memperjelas beda antara pemerintah dan oposisi. “Pemerintah menjalankan ‘do something’ dan oposisi ‘do nothing’.” UKKY P | AQIDA S | PUR

Golkar Percepat Tetapkan Calon Presiden

“Kecenderungannya ke Yudhoyono-Kalla.”

JAKARTA — Partai Golkar akan mempercepat penetapan pasangan calon presidenwakil presiden untuk Pemilihan Umum 2009. “Tidak tertutup capres dan cawapres dibicarakan pada rapat pertengahan Februari,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono di gedung MPR/DPR kemarin. 

Partai Golkar semula akan menetapkan pasangan calon presiden-wakil presiden dalam rapat pimpinan khusus setelah pemilihan legislatif. Menurut Agung, rencana berubah karena perkembangan politik begitu cepat. Rapat, kata dia, juga akan membahas strategi pemenangan pemilu. 

Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Muladi, mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla masih kandidat terkuat yang diusung partainya pada 8 Juli nanti. Pengurus pusat Golkar memperkirakan calon presiden Megawati Soekarnoputri akan menjadi penantang pasangan ini. 

Dia memberi sinyal Golkar kembali mendukung pasangan Yudhoyono-Kalla dalam pemilu presiden. Namun, Golkar tetap mempertimbangkan dinamika situasi politik pascapemilu legislatif. “Kemungkinan Golkar akan mendukung SBY-JK. Kecenderungannya akan ke sana (Yudhoyono-Kalla), tapi dinamika politik sekarang cepat sekali,” kata Muladi. 

Dia memperkirakan jumlah calon mencapai tiga pasang. “Salah satu yang terkuat, SBY-JK. Ramalan saya, ya, SBY-JK akan bertempur dengan Megawati,” kata Muladi di gedung Lembaga Ketahanan Nasional. 

Partai Golkar optimistis meraih 21 persen suara dari pemilih tradisional. Modal itu akan menjadi dasar penetapan pasangan calonnya. Partai Golkar memprioritaskan ketokohan calon karena ketokohan di partai politik tak menentukan kemenangan. Sistem suara terbanyak pemilu legislatif banyak ditentukan ketokohan calon legislator. 

Koalisi partai tak bisa ditentukan sebelum pemilu legislatif. Seluruh partai, kata dia, masih menjajaki koalisi dengan partai maupun tokoh potensial calon presiden. “Masih penjajakan sambil menunggu reaksi masyarakat seperti peluru skuad. Nanti mengerucut, tapi realisasinya setelah pemilu legislatif baru terjadi satu koalisi jelas.” DWI RIYANTO AGUSTIAR | KURNIASIH BUDI

Afirmasi Bentuk Ketidakadilan

Presiden Dapat Dimakzulkan jika Buat Perpu
Selasa, 27 Januari 2009 | 00:25 WIB 

Jakarta, Kompas - Sikap Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan keistimewaan kepada calon anggota legislatif atau caleg perempuan adalah bentuk ketidakadilan. Kebijakan afirmatif itu juga berpotensi memunculkan konflik antarcaleg maupun antarlembaga negara.

Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR Wila Chandrawila S kepada Kompas di Jakarta, Senin (26/1). ”Kalau KPU tetap mengajukan kebijakan afirmatif pada caleg perempuan agar terpilih, itu adalah pemanjaan dan ketidakadilan pada caleg pria. Ini juga konstruksi demokrasi yang buruk,” ujar anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPR itu.

Wila, yang kini juga menjadi caleg, menilai, KPU tak memiliki kewenangan untuk mengatur sesuatu yang tak diperintahkan undang-undang (UU). ”Yang harus dilakukan partai politik di masa depan adalah memilih caleg perempuan yang potensial. Harus ada pula pendidikan politik berkesinambungan pada konstituen perempuan oleh politisi perempuan,” ujar Guru Besar Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, itu.

KPU berencana membuat aturan terkait penentuan caleg terpilih di suatu daerah pemilihan (dapil). Jika di suatu dapil, sebuah partai politik meraih tiga kursi, kursi ketiga diberikan pada caleg perempuan. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Potensi konflik

Secara terpisah, dosen Ilmu Politik di Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Joko J Prihatmoko, mengingatkan, KPU tak memiliki kewenangan untuk menetapkan kedaulatan yang dimiliki pemilih ke dalam kursi untuk caleg terpilih. Jika KPU memaksakan diri untuk membuat kebijakan afirmatif bagi caleg perempuan, hal itu berpotensi konflik yang tinggi, baik antarcaleg dalam satu partai maupun antarlembaga negara.

”Saat ini seluruh caleg menggunakan segala potensinya untuk meraih kursi. Ekspektasi caleg sangat tinggi. Jika ada caleg yang mendapatkan kursi ketiga, tetapi dikalahkan dengan kebijakan KPU, pasti bisa timbul konflik. KPU juga akan menuai gugatan dari caleg,” ingat Joko.

Joko juga menyebutkan, kebijakan afirmatif pada caleg perempuan itu juga membuat KPU berhadap-hadapan dengan DPR. Dengan kondisi DPR seperti saat ini, kebijakan itu pasti akan ditolak Dewan. Jika kebijakan itu dituangkan dalam bentuk keputusan KPU, bisa diuji oleh parpol. Kalau berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), dipastikan akan ditolak DPR sehingga menimbulkan persoalan baru.

Ahli hukum tata negara dari Universitas Indonusa Esa Unggul, Irman Putrasidin, juga mengatakan, Presiden dapat dinilai bertindak inkonstitusional, jika menerbitkan perpu tentang pemberian minimal satu kursi untuk caleg perempuan, jika suatu parpol mendapatkan tiga kursi DPR/DPRD di sebuah dapil. Hal yang sama juga bisa dialamatkan ke KPU, jika menerbitkan ketentuan serupa.

”Putusan MK jelas, penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Selain final dan mengikat, setiap putusan MK juga seperti UUD yang bergerak. Sehingga, setiap ketentuan yang berbeda dengan putusan MK itu berarti tak konstitusional,” tegas Irman, Senin di Jakarta.

Jika Presiden membuat perpu yang berbeda dengan putusan MK, lanjutnya, dapat dinilai melanggar sumpah jabatannya seperti yang tercantum dalam Pasal 9 UUD 1945, yaitu memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya.

”Jika DPR menolak perpu tentang kebijakan afirmatif bagi perempuan dalam penetapan caleg terpilih, dan menyatakan pendapat perpu itu bertentangan dengan UUD 1945, proses pemakzulan kepada presiden berarti telah dimulai,” papar Irman.

Jika KPU membuat ketentuan serupa, tutur Irman, mereka dapat diadukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), lalu dibawa ke Dewan Kehormatan KPU. Dengan tuduhan melanggar sumpah jabatan, yaitu melaksanakan UUD dan peraturan selurus-lurusnya, anggota KPU yang mendukung kebijakan itu juga dapat diberhentikan.

Menurut Irman, KPU salah tafsir jika merasa dapat membuat ketentuan tentang kebijakan afirmatif bagi perempuan dalam penetapan calon terpilih, setelah membaca surat MK tanggal 23 Januari 2009, yang ditandatangani wakil MK Abdul Mukthie Fajar. Dalam surat itu disebutkan, walaupun tanpa revisi UU atau pembentukan perpu, KPU dapat menetapkan calon terpilih anggota DPR/DPRD berdasarkan putusan MK.

”Dengan surat itu, MK sebenarnya ingin bicara, cepat segera laksanakan putusan kami tentang penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, tanpa perlu menunggu peraturan lain,” ujar Irman.

Mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti mengingatkan, rekayasa pemilu melalui sistem pemilu terkadang tak bisa memasukkan semua hal yang diinginkan pada saat bersamaan. Sistem pemilu proporsional semi terbuka memang menguntungkan bagi usaha meningkatkan peluang terpilihnya perempuan dalam pemilu. Namun, hal ini tak sejalan dengan keinginan supaya suara terbanyak rakyatlah yang menentukan caleg terpilih.

Namun, Ketua Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan Kamala Chandrakirana mengingatkan, langkah afirmatif masih dibutuhkan. Masih banyak sektor yang memberikan konstruksi yang tidak seimbang bagi perempuan. (nwo/mam/tra)

Tak Semua Kader Setuju Mega-Buwono

SURAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku belum ada kesepakatan di kalangan internal partai soal tokoh yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2009. “Salah satu fungsi rapat kerja nasional adalah mendengarkan aspirasi warga PDI Perjuangan,” kata dia, dalam jumpa pers di sela-sela rapat kerja, di Solo kemarin. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung menyebut lima nama yang layak mendampingi Megawati sebagai calon wakil presiden 2009- 2014. Mereka adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sutiyoso, Akbar Tandjung, Hidayat Nurwahid, dan Prabowo Subianto. 

Ihwal kehadiran Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sutiyoso dalam rapat, menurut Mega, mereka hadir sebagai tamu kehormatan. “Mereka datang sebagai calon presiden. Belum ada kesepakatan bahwa salah satunya akan menjadi calon wakil presiden saya,” katanya. 

Kemarin dukungan terhadap Sultan untuk mendampingi Mega kembali mengemuka dalam forum rapat. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Effendi Lubis, misalnya, menyatakan bahwa dukungan terhadap Sultan di daerahnya terus mengalir. Hal senada disampaikan Sonny Sofiandy, Wakil Ketua PDI Perjuangan Koordinator Wilayah Amerika. “Warga PDI Perjuangan di Amerika banyak yang menginginkan Sultan menjadi calon wakil presiden mendampingi Mega,” katanya. 

Pendapat berbeda diungkap Fransiskus Ketengge, Ketua Dewan Pengurus Cabang PDI Perjuangan Nabire, Papua. Warga di daerahnya menginginkan calon pendamping Mega adalah putra daerah, seperti Freddy Numberi atau Barnabas Suebu. “Agar bisa mewakili kepentingan masyarakat Papua.” 

Sumber Tempo di PDI Perjuangan mengakui duet Mega- Buwono tak disetujui bulat. “Banyak elemen di ‘moncong putih’ tidak setuju penyebutan secara dini Mega- Buwono,” katanya kepada Tempo kemarin. Alasannya, Sultan kurang mengakar di luar Jawa, dan partai politik pengusung Sultan, yakni Partai Republikan, belum teruji. 

Di tempat terpisah, Hidayat Nurwahid, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, menilai PDI Perjuangan telah menganggap rendah partainya dengan menempatkan kader PKS sebagai pendamping Mega. “Kalau sebagai calon wakil presiden, itu memposisikan PKS di bawah PDI Perjuangan,” katanya di gedung DPR kemarin. 

Hidayat menambahkan, jika dirinya diundang sebagai calon wakil presiden dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Surakarta, bisa dipastikan ia tak akan datang. Sebab, hingga kini partainya belum menetapkan kandidat presiden dan wakil presiden yang akan diusung. “Kalau sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, saya akan datang.” UKKY PRIMARTANTYO | PRUWANTO | DWI RIYANTO | DWI WIYANA

Dukungan kepada Sultan Makin Menguat

Rabu, 28 Januari 2009

Solo, Kompas - Mayoritas Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri.

Sampai Selasa (27/1) malam, menurut sumber-sumber yang ditemui Kompas di Rapat Kerja Nasional PDI-P di Solo, sejumlah DPD mengonfirmasikan dukungan mereka kepada Sultan. Di antaranya adalah DPD Bali, Jawa Tengah, dan Banten. Sejumlah DPD di Indonesia bagian timur juga mengisyaratkan dukungan itu.

Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung ketika dikonfirmasi soal ini membenarkan adanya dukungan kepada Sultan. ”Memang dari pandangan informal. Untuk Indonesia bagian timur mayoritas itu mengusulkan Sultan,” paparnya, Selasa.

Akan tetapi, ada juga sejumlah daerah yang mencalonkan Prabowo Subianto, Hidayat Nur Wahid, Akbar Tandjung, Sutiyoso, dan Wiranto. DPD DKI Jakarta, misalnya, kemungkinan akan mengusulkan mantan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

Dalam rakernas tersebut, selain Sultan, hadir pula Syafii Ma’arif, Akbar Tandjung, Sutiyoso, dan Ryamizard Ryacudu. Adapun Prabowo, Hidayat Nur Wahid, dan Wiranto tidak hadir.

Belum jawab

Walau sejumlah nama calon wapres telah mencuat, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan, secara pribadi dirinya belum bisa menjawab siapa yang akan mendampinginya sebagai calon wapres.

Namun, Megawati dalam keterangan pers mengatakan, nama bisa saja muncul dalam rakernas. ”Tetapi, apakah akan diputuskan atau belum, bergantung dari proses rakernas ini,” paparnya.

Setidaknya dalam rakernas tersebut dilakukan pembahasan mengenai calon wapres dari PDI-P dan hasilnya akan disampaikan pada penutupan rakernas. ”Jadi, kalau sekarang ditanya bertubi-tubi siapa yang jadi calon wapres saya, kan semua juga tahu, yang datang ke sini tidak ada satu pun loh yang mempunyai keinginan jadi calon wapres,” ujarnya.

Menurut Megawati, semua tokoh partai yang datang menghadiri pembukaan rakernas menyatakan dirinya adalah capres. ”Dan, mereka datang sebagai tamu terhormat di PDI-P ini, dan memang kami undang,” lanjutnya.

Ditanya soal kesiapannya menjadi calon wapres mendampingi Megawati, Sultan belum memberi kepastian. Hal senada disampaikan Sutiyoso. Ia pun belum memberi kepastian.

Sikap Sultan dan Sutiyoso itu berbeda dengan sikap Akbar. Ia memberi isyarat siap mendampingi Megawati dalam Pemilu Presiden 2009. ”Kalau saya nyatakan secara resmi, belum saat ini. Tapi, sebagai pejuang dan bergerak di bidang organisasi, partai politik, dan dalam pemerintahan sekian lama, saya siap mengabdi pada bangsa dan negara bila ada kesempatan,” kata Akbar.

Pada Pemilu 2004 Akbar bersama Megawati membangun Koalisi Kebangsaan. (SUT/SON)

"Ada Sinyal Golkar-PPP Berkoalisi"

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan siap berkoalisi dengan Partai Golkar dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 2009. Pemimpin kedua partai menyatakan memiliki kedekatan visi-misi politik dan ketokohan. 

"Saya kira Golkar dan PPP nggak jauh-jauh amatlah," kata Ketua Umum Pengurus Pusat PPP Suryadharma Ali setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla di kediaman Wakil Presiden kemarin. "Jadi, kalau ibarat strum, ya, nggak jauh-jauh amat. Ada sinyal-sinyal (koalisi) itu." 

Suryadharma mengatakan pertemuan belum membahas wujud konkret koalisi dengan Partai Golkar. Wujud konkret koalisi dibahas setelah pemilihan anggota legislatif. Perolehan suara merupakan modal koalisi bagi partai politik peserta pemilu. "Kalau PPP mendapat hasil kecil, Golkar tentu nggak mau," kata Suryadharma. 

Tentang calonnya, Suryadharma menjelaskan, PPP tak memaksakan diri mengajukan kader sendiri. Partai tak ingin kadernya sekadar mencari popularitas tanpa kemampuan berlaga pada pemilihan presiden. PPP tak bisa menganggap main-main kandidatnya. Calon presiden dan wakil presiden bisa dari kalangan internal maupun eksternal, tetapi calon bukan menjadi cara mencari popularitas. "PPP tidak mau mencalonkan kadernya hanya untuk gagah-gagahan," kata dia. 

Menurut Suryadharma, PPP belum menetapkan dukungan pada Yudhoyono-Kalla. Apalagi pasangan ini belum definitif berpasangan lagi. "Kalau sekarang (mendukung) SBY-JK (Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla). (Pada 2009) belum ada kepastian JK akan berpasangan dengan SBY dan begitu juga sebaliknya," kata dia. 

Suryadharma enggan menjawab tentang dukungan kepada Kalla sebagai calon presiden jika Golkar meraup suara terbanyak pada pemilihan legislatif. PPP masih berfokus pada upaya mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan legislatif. 

Adapun Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy mengatakan partainya sampai kini tetap berkomitmen pada Yudhoyono-Kalla. Namun, setelah pemilihan legislatif, dukungan bisa saja berubah. "Karena itu, tunggu hasil pemilihan legislatif," kata dia. 

Dalam kesempatan itu Kalla menyatakan tak bisa menghadiri pembukaan acara Rapat Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan pada 24 Januari. Kalla, kata Chozin, memiliki agenda lain di luar kota. 

Selain itu, Kalla dan politikus PPP membicarakan penyederhanaan partai politik peserta pemilu. "Pemilu sekarang cukup memberatkan karena menggunakan sistem multipartai sederhana," kata Suryadharma. Pemilu 2009 diikuti 34 partai politik ditambah empat partai lokal. 

Menurut Suryadharma, Kalla berpendapat jumlah peserta pemilu 2014 harus dibatasi dengan aturan. KURNIASIH BUDI | PURWANTO

Megawati Mulai Seleksi Calon Pasangan

JAKARTA - Menjelang diselenggarakannya rapat kerja nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 27 Januari mendatang, Megawati Soekarnoputri mulai menyeleksi calon pasangannya dalam pemilihan presiden tahun ini. Setelah Prabowo Subianto, kemarin giliran Sri Sultan Hamengku Buwono X dan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso datang menemui ketua umum partai berlambang banteng itu. 

Pertemuan dilakukan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Sultan datang menjelang pukul 10.00 WIB dan baru keluar satu setengah jam kemudian. Baru setelah itu Sutiyoso masuk. 

Ditemui seusai pertemuan, Sultan menegaskan dirinya masih belum menurunkan target politiknya untuk menjadi orang kedua di republik ini. "Saya dari kemarin bilang, deklarasi saya capres (calon presiden)," kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu. 

Sultan mengatakan pertemuan empat mata dirinya dengan Megawati bahkan tak membicarakan pencalonan dirinya sebagai presiden atau kemungkinan menjadi calon pendamping Megawati. 

"Hanya ngobrol-ngobrol, tidak ada pembicaraan itu," ujarnya. 

Sultan melanjutkan, dalam pertemuan tersebut Megawati mengundangnya hadir dalam rapat kerja nasional PDI Perjuangan di Solo nanti. Sehari sebelum rapat dimulai, Sultan meminta Megawati datang ke rumahnya di Yogyakarta. "Saya minta Ibu Mega mampir ke rumah saya," kata Sultan. 

Sutiyoso juga mengatakan pertemuannya dengan mantan Presiden RI kelima itu tak membicarakan posisi kandidat wakil presiden. "Tidak ada yang istimewa dalam konteks politik pada kunjungan hari ini," kata Sutiyoso. 

Ia bahkan tak yakin PDI Perjuangan akan menetapkan pasangan Megawati pada rapat kerja 27 Januari nanti. PDI Perjuangan, kata Sutiyoso, ada kemungkinan baru akan menetapkan siapa calon wakil presidennya setelah pemilihan legislatif usai. "Semua peta politik (bisa dilihat) setelah pemilu legislatif," kata Sutiyoso. 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung enggan menyampaikan hasil pertemuan antara Megawati dan Sultan serta Sutiyoso. "Saya hanya mondar-mandir," Pramono menjelaskan, ia pun tak tahu isi pembicaraan para tokoh itu. 

Undangan kepada Sultan kemarin, kata Pramono, hanya untuk makan bubur ayam bersama Mega. "Pakai cakwe kesukaan mereka berdua," katanya. Tapi Pramono mengakui nama Sultan masuk menjadi salah satu kandidat yang mungkin mendampingi Megawati. "Dalam ideologi, mereka sama." 

Nama-nama selain Sultan dan Sutiyoso yang masuk daftar, katanya, adalah Prabowo, Hidayat Nur Wahid, dan Akbar Tandjung. "Lima nama itu yang beredar kuat," ujar Pramono. Kelimanya akan diundang menghadiri rapat kerja nasional partai di Solo. 

Sebelumnya, Pramono menambahkan, Megawati juga telah bertemu dengan Prabowo. "Tiga kali," katanya. Adapun terhadap Hidayat, Megawati lebih banyak melakukan pendekatan ke Partai Keadilan Sejahtera. DWI RIYANTO AGUSTIAR | TOMI ARYANTO

Kaum yang Paling Serakah

Setiap kali melihat tank-tank Israel menggempur kota Gaza dan isinya, entah mengapa di telinga saya bergaung kalimat-kalimat perintah ini: 'Kami mengarahkan perhatian anda khusus kepada pulau-pulau di mana bertumbuh cengkeh dan pala dan kami memerintahkan anda untuk memenangkan (menundukkan - pen) pulau-pulau itu untuk Kompeni yaitu VOC baik dengan cara perundingan maupun dengan kekerasan.'

Perintah itu dikeluarkan pada tahun 1608 oleh para direktur VOC yang terkenal dengan sebutan Tuan-tuan Tujuh Belas atau Heeren XVII. Yang mendapat perintah adalah Laksamana Pieterszoon Verhoeven, sedangkan yang dimaksud dengan pulau-pulau adalah kepulauan Maluku.

Apa hubungan perintah dari VOC yang sudah berusia tepat empat abad itu dengan keganasan Israel saat ini? Pertama adalah kata 'kekerasan'. Tak mungkin diragukan lagi bahwa sejak awal orang Barat datang ke mana-mana, ke Benua Amerika, Asia, Afrika adalah untuk menguasai dengan segala cara termasuk kekerasan dan perang.

Laksamana Pietterszoon terhadap orang Indonesia, Jenderal Cluster terhadap orang Indian, Kapten Cook terhadap bangsa Aborigin, dan masih banyak lagi, adalah pelaku-pelaku kekerasan yang mewakili 'peradaban' Barat dan melakukan kekerasan di mana-mana pada awal masa kolonial. 

Kekerasan yang dilakukan oleh orang Barat itu terbukti telah menyengsarakan dua pertiga pnduduk bumi hingga saat ini. Karena, motivasi semua kekerasan yang mereka lakukan dulu masih utuh hingga sekarang yakni serakah dan keserakahan.

Pada abad-abad yang lalu keserakahan Barat muncul dengan kasar berupa kolonialisme dan kapitalisme klasik. Keduanya tampil ke permukaan dalam ujud perbudakan, monopoli dan tanam paksa yang semuanya ditamengi dengan meriam, pedang dan senapan. Ironisnya kekerasan yang membungkus keserakahan itu mereka carikan legitimasinya pada agama. Maka simbol-simbol agama tampak jelas pada layar kapal, gagang kelewang, juga tanda-tanda kepangkatan mereka. Dan sambil membantai suku-suku Indian misalnya, anak buah Jenderal Cluster menyanyikan lagu-lagu prajurit ketuhanan.

Hari ini keserakahan Barat bukan berkurang melainkan bertambah-tambah. Namun keserakahan itu telah dikemas dengan sangat halus dan rapi. Kolonialisme alias penjajahan klasik telah bermetamorfosis menjadi sistem ekonomi dan keuangan dengan nama-nama mentereng. Kapitalisme yang tetap digerakkan oleh nafsu serakah telah diberi badan yang namanya enak didengar; IMF, Bank Dunia, WTO, bahkan PBB. Kata 'kapittalis' yang telah tercitra buruk kini diganti menjadi 'investor'.

Tidak seperti tahun 1608 ketika Heeren XVII mengirim Pieterszoon dengan 14 kapal bermeriam untuk menguasai pulau-pulau rempah, kapitalis modern datang ke Indonesia dengan senyum dan penawaran bantuan keuangan yang menggiurkan. Peran laksamana sudah diganti oleh para fund manager yang punya kekuatan menaklukan lebih hebat. Salah seorang di antaranya bernama Comdessus dari IMF yang dulu menundukkan Presiden Suharto di depan jutaan orang ketika dia memaksa presiden RI itu teken surat pengakuan utang.

Meriam juga sudah diganti dengan kecanggihan sistem informasi dan komunikasi yang nyaris seratus persen mereka kuasai. Maka penaklukan terhadap bangsa ini berlangsung tanpa letusan meriam, malah terjadi dalam suasana meriah di hotel-hotel mewah. Namun di balik itu semua ada malapetaka yang harus disandang oleh setiap manusia Indonesia. Bahkan bayi yang baru lahir pun sudah menyandang utang puluhan juta kepada penguasa keuangan dunia.

Dan tank serta pesawat tempur Israel masih terus menghamburkan kehancuran dan kematian di Palestina. Ah, saya teringat kembali perintah kepada Pieterrzoon untuk menaklukan Maluku dengan kekuatan meriam 400 tahun yang lalu. Saya juga teringat bagaimana Comdessus menaklukan Suharto dengan kekuatan uang. Mengapa? Karena jenderal-jenderal Israel, Heeren XVII, dan bossnya Comdessus berasal dari kaum yang sama, kaum yang paling serakah di dunia.

Pesan Hijrah Rasulullah

Oleh: Ahmad Rifa'i

Bulan Muharram mengingatkan kita dengan satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Yaitu, peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Secara pribadi, Rasulullah SAW dan para sahabatnya sangat berat meninggalkan kampung halamannya. Tapi, demi terwujudnya perubahan yang dicita-citakan, Rasulullah SAW menempuh langkah ini.

Sekarang, perintah hijrah dari Makkah ke Madinah memang sudah tidak berlaku lagi. Tapi, perintah hijrah dalam dimensi lain masih berlaku dan akan terus berlaku hingga hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda: ''Tidak ada hijrah setelah fathu Makkah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat.'' (HR Bukhari dan Muslim)Secara bahasa, hijrah berarti meninggalkan. Adapun secara istilah, maknanya sangat beragam. Makna yang paling umum, menurut Imam Nawawi, adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Hijrah dalam pengertian inilah yang berlaku hingga hari kiamat. 

Berhijrah di jalan Allah (dalam semua dimensinya) mengandung keutamaan yang sangat agung. Allah berfirman: ''Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan, adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'' (Annisaa': 100)

Ibnu Katsir berkata ketika mengomentari ayat ini: ''Ayat ini mengandung sugesti (motivasi) agar berhijrah dan meninggalkan orang-orang musyrik.'' Ayat ini juga menjelaskan keutamaan berhijrah. Orang yang berhijrah karena Allah, akan mendapatkan garansi dan jaminan hidup dari Allah, di dunia dan di akhirat. Di dunia, ia akan dikaruniai keluasan rezeki. Sedangkan di akhirat, ia akan meraih pahala yang melimpah. 

Untuk menjalankan hijrah memang tidak mudah. Dalam diri seorang muhajir (orang yang berhijrah) harus tertanam niat yang tulus, jihad, dan kesungguhan. Kenapa? Karena dalam perjalanan hijrah itu, kita pasti akan menghadapi beragam tantangan dan cobaan. Tanpa niat yang tulus, semangat jihad, serta kesungguhan yang terus bergelora mustahil tantangan-tantangan itu bisa ditaklukkan.

Makna Hijrah

Oleh Suprianto

Pada mulanya, tahun baru Hijriyah diperingati sebagai penanda peristiwa hijrah secara geografis yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk menyelamatkan akidah mereka. Peristiwa itu menandakan dimulainya tatanan Islam yang membawa umatnya menuju masyarakat madani berasaskan keadilan dan kesetaraan.

Salah satu makna penting hijrah adalah proses transformasi dari jahiliyah (kegelapan) menuju peradaban yang sepenuhnya tercerahkan. Dalam konteks kebangsaan, hijrah bisa dimaknai sebagai transformasi menuju peningkatan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat. 

Mengingat konteks ini, negara tidak memiliki tujuan dan agenda lain kecuali mengupayakan kualitas penghidupan yang layak bagi seluruh warganya.

Pergantian tahun baru Islam 1430 H yang jatuh pada 29 Desember 2008, selayaknya dijadikan momentum untuk bangkit dari keterpurukan menuju kejayaan. Memang, tidak gampang bangkit dari keterpurukan yang sudah mengakar. Apalagi di saat menjelang pesta demokrasi 2009 yang sudah di ambang pintu.

Dari realitas politik, ekonomi, dan sosial-keagamaan yang tidak begitu menggembirakan, kontekstualisasi hijrah harus berpijak pada kondisi yang menjadi problem kita sekarang. Persoalan korupsi yang menggurita, kemiskinan merajalela, serta krisis yang telah mendorong bangsa ini menuju kubangan krisis multidimensional, harus menjadi agenda hijrah kita bersama.

Nabi semasa hijrah hanya memiliki sumber daya terbatas untuk memberdayakan masyarakatnya di Madinah, baik secara finansial maupun manajerial. Bahkan, hampir tidak memiliki potensi apa pun yang bisa diolah dan dikembangkan untuk membangun masyarakatnya. Tetapi, Rasulullah SAW justru mampu memperlihatkan hal sebaliknya.

Beliau membuktikan, pemimpin yang berlandaskan komitmen yang besar untuk mengadakan perubahan disertai keteladanan, dedikasi, totalitas, serta integritas, akan selalu mampu mengatasi tiap permasalahan.

Becermin kepada Nabi dalam menjalankan strategi dakwahnya itu, rasanya terlalu naif mengatakan bahwa nasib pemimpin dan bangsanya bergantung pada semata-mata keberuntungan. Dalam Alquran surat Ar-Ra'du [13] ayat 11 telah ditegaskan, ''Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum tanpa dia sendiri mengubah nasibnya.''

Ayat ini memberi otoritas kepada segenap manusia untuk berusaha sekuat tenaga dan pikiran, mengerahkan segala potensinya demi kehidupan yang lebih baik. Bukan semata-mata berharap dan hanya bergantung terhadap 'kekuatan lain' dalam menjalani hidup.

Tahun Baru Hijriah

Oleh Alwi Shahab

Dalam melaksanakan tugasnya di Makkah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dihadapkan pada masyarakat jahiliyah. Para penyembah berhala, mabuk-mabukan, dan biasa melakukan kejahatan, termasuk membunuh bayi-bayi perempuan hidup-hidup. Dalam lingkungan demikianlah, Allah mengutus Rasulullah guna memperbaiki akhlak manusia di dunia ini.

Karenanya, ketika Nabi memulai tugasnya, kaum kafir Quraisy segera membangkitkan sikap permusuhan kepadanya. Kalau semula berbentuk cemoohan dan serangan-serangan verbal lainnya, kemudian berkembang lebih kejam lagi. Nabi dan para pengikutnya dikejar-kejar dan dianiaya. Hingga Nabi mengizinkan sebagian dari mereka untuk mencari keamanan di Abesinia (Ethiopia). Rajanya Najasyi (Negus) dikenal adil dan bijaksana.

Kematian istrinya, Khadijah, dan pamannya, Abu Thalib, pada saat hampir bersamaan, yakni tahun ke-10 dari kenabian, membuat kehidupan dan ruang geraknya semakin sempit. Sehingga, tahun itu dikenal sebagai Am-al-Huzn (tahun duka cita). Dan, serangan kaum kafir Quraisy makin menjadi-jadi. Pada tahun ke-11 kenabian inilah Nabi hijrah ke Yatrib (Madinah) ditemani Abu Bakar. Sementara itu, Nabi memerintahkan Ali tidur di tempat tidurnya, ketika kediaman beliau dikepung kafir Quraisy yang hendak membunuhnya.

Setibanya di Yatrib (Madinah) yang mendapat sambutan penduduknya, Nabi membangun landasan utama bagi terbentuknya masyarakat yang baru yang Islami. Pertama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan rohani. Kedua, mempersaudarakan seluruh kaum Muslimin, khususnya antara orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah (Muhajirin), dan penduduk asli Madinah (Anshar).

Dalam persaudaraan ini, sejarah mencatat bagaimana pihak Anshar bersedia memberikan apa saja yang mereka miliki untuk saudara-saudaranya kaum Muhajirin. Menjelang Perang Badar, pasukan Anshar yang berbaiat kepada Nabi menegaskan janji setianya. ''Demi Allah yang mengutus tuan dengan hak, andai kata tuan mengajak kami mengarungi laut niscaya kami akan tempuh tanpa ada seorang pun yang absen. Dan kami tak akan segan tuan hadapkan kami dengan musuh. Majulah tuan dengan berkat Allah.''

Sejarah Islam dengan gemilang mencatat bagaimana kaum Muslimin, Anshor dan Muhajirin, bahu-membahu dan tanpa gentar menyumbangkan raganya dalam membela Islam. Peristiwa hijrah menandai berakhirnya masa pra Islam (jahiliyah), dan babak baru dalam sejarah kegemilangan Islam. Satu pesan peristiwa hijrah yang layak kita catat adalah: tidak ada yang tak bisa diraih bila kita bersatu dan rela mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih luas. Ini pula yang semestinya kita lakukan.

Tangan yang Dicium Rasulullah

Oleh Rahmat Banu Widodo

Dalam satu riwayat yang dikisahkan Sa'd bin Mu'adz Al-Anshari, ketika itu, Nabi Muhammad SAW baru pulang dari Tabuk. Beliau melihat seorang tukang batu sedang bekerja keras di tengah teriknya matahari gurun pasir.

Pekerjaan yang berat itu membuat tangannya yang hitam kelam, melepuh dan terluka. Melepuhnya tangan tukang batu itu disebabkan terlalu kuatnya menggunakan palu dan alat sekop untuk memecahkan batu. Begitulah dia bekerja sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya di rumah.

''Kenapa tanganmu?'' bertanya Rasulullah SAW. ''Tanganku begini karena palu dan sekop yang saya pergunakan untuk mencari nafkah bagi keluarga yang menjadi tanggunganku.''Rasulullah SAW lalu mengambil tangan itu dan menciumnya, kemudian Beliau berkata, ''Inilah tangan yang tak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya.''

Kisah tersebut mengandung hikmah bahwa tangan yang tidak pernah disentuh oleh api neraka bukanlah tangan yang lembut, atau yang berkali-kali membuka ayat-ayat Alquran. Bukan pula tangan yang sekali tanda tangan, ratusan juta rupiah cair. Melainkan tangan yang melepuh karena bekerja keras mencari nafkah yang halal.

Inilah tangan yang di dalamnya terkandung rasa tanggung jawab. Tangan penuh ikhlas dalam menjalankan amanah yang Allah SWT berikan. Tangan yang digunakan semata-mata berada di jalan Allah serta jauh dari perbuatan haram.Itulah tangan seorang tukang batu (seorang pekerja keras), tangan yang dicium oleh Rasulullah SAW. Sebuah bentuk ciuman penuh makna mendalam, bentuk ciuman keberpihakan, kepedulian, dan motivasi dari seorang Rasul hamba pilihan kepada seorang hamba.

Rasulullah SAW kagum terhadap seorang yang gigih bekerja membela keluarga, meski melakukan pekerjaan kasar atau hina di mata manusia. Namun, di kehidupan saat ini, bekerja keras dengan cara yang halal tampak sudah semakin langka.Di tengah-tengah persaingan hidup yang begitu ketat, membuat banyak orang memilih melakukan jalan pintas demi memperoleh harta, kepuasan, dan kekuasaan sesaat, meski jalan tersebut justru akan menjerumuskan pada malapetaka.

Jauh sebelum ini Rasulullah SAW pernah memprediksi, ''Akan tiba suatu zaman di mana orang tidak peduli lagi terhadap harta yang diperoleh, apakah ia halal atau haram.'' (HR Bukhari).Kini, kita menyaksikan sebuah kenyataan di mana orang sangat berani melakukan perbuatan yang diharamkan Allah SWT, berupa kejahatan korupsi, penipuan, perampokan, perjudian, dan sebagainya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi diri kita, keluarga, dan orang-orang beriman dari harta-harta yang bersumber dari perbuatan haram.

Shalat Khusyuk

Oleh Ruslani

Khusyuk dalam shalat adalah buah keimanan dan hasil keyakinan akan keagungan Allah SWT. Shalat khusyuk akan mampu membersihkan karat-karat yang ada di hati.''Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya.'' (QS Almu'minun [23]: 1-2).

Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat merasakan kekhusyukan dalam beribadah? Khusyuk dalam beribadah, terutama shalat, ditimbulkan adanya keyakinan bahwa Allah melihat segala gerakan hamba-Nya.Seperti ditegaskan oleh Rasulullah SAW, ''Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau dapat melihat-Nya. Maka, jika engkau tidak dapat melihat-Nya, sesungguhnya Allah melihatmu.'' (HR Muslim).

Menurut Imam Ghazali, untuk menuju shalat khusyuk, paling sedikit harus mengandung enam keadaan jiwa. Pertama, adanya kehadiran hati, yaitu mengosongkan hati dari segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan shalat. Timbulkanlah rasa malu, mengapa hati kita dapat hadir pada saat berhadapan dengan pejabat-pejabat tinggi negara, tapi lalai pada waktu menghadap Allah SWT yang Mahatinggi.

Kedua, adanya pemahaman yang mendalam mengenai makna yang diucapkan. Karena, dengan cara inilah, hati mempunyai pekerjaan sehingga tidak sempat mengingat hal-hal lain.Ketiga, adanya rasa takzim, yaitu keyakinan tentang keagungan Allah SWT dan keyakinan tentang kehinaan diri. Rasa takzim inilah yang menimbulkan kepasrahan, kerendahan hati, dan kekhusyukan beribadah.

Keempat, adanya rasa takut disertai pengagungan. Semakin kita mengenal sifat-sifat Allah, semakin bertambah pula rasa ini. Kelima, adanya rasa pengharapan, yaitu mengharapkan shalatnya dapat diterima dan diberi balasan di sisi Allah SWT. Terakhir, rasa malu yang disebabkan kelalaian dalam menaati perintah-perintah-Nya.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa untuk dapat menuju shalat khusyuk, terlebih dahulu harus menutup penyebab kesibukan hati. Usahakanlah paling sedikit setengah atau sepertiga dari shalat itu dilakukan dengan kesadaran sehingga kita masih tetap dapat memperoleh pahala.

Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, ''Adakalanya seseorang bershalat, namun tidak diterima darinya setengahnya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, ataupun sepersepuluhnya. Sesungguhnya, shalat yang diperhitungkan bagi seseorang hanyalah sekadar yang dikerjakannya dengan sadar.''Mudah-mudahan, kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang banyak mengerjakan shalat, sementara bagian yang didapatkan hanyalah lelah dan payah.

Yahudi Khianati Nabi

Oleh Alwi Shahab

Di Madinah, setelah hijrah dari Makkah, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian nonagresi dan konsistensi damai dengan kaum Yahudi. Akan tetapi, bukannya menghormati perdamaian, sebaliknya Yahudi justru menghasut dan memecah belah kaum Muslim.

Pernah suatu ketika, Sayidina Abu Bakar RA mengajak salah satu suku Yahudi untuk masuk Islam. Namun, yang diajaknya menjawab ketus, ''Demi Allah, hai Abu Bakar, sebenarnya bukan kami yang butuh pada Allah. Tetapi, justru Allah yang membutuhkan kami. Bukan kami yang merayu-rayu Allah, tapi justru Allah yang merayu-rayu kami. 

Kami tidak butuh kepada-Nya, tetapi Dia yang butuh kepada kami. Kalau benar Tuhan kalian kaya, pasti Dia tak akan meminta kami meminjamkan uang kami kepada-Nya, seperti yang dikatakan Muhammad sahabatmu.''Dengan ucapan itu, si Yahudi menyindir-nyindir firman Allah, ''Siapakah yang mau meminjami Allah dengan cara baik, maka Allah akan menggandakannya berlipat-lipat.'' (QS Albaqarah [2]: 245).

Mendengar ucapan tersebut, Abu Bakar yang terkenal lembut menjadi sangat marah. Sambil menampar si Yahudi, Abu Bakar berkata, ''Demi Allah, kalau tidak karena adanya perjanjian di antara kita, niscaya sudah aku penggal batang lehermu.''Kemudian, Abu Bakar mengadukan ucapan si Yahudi kepada Nabi. Lalu, turunlah ayat, ''Allah telah mendengar perkataan mereka yang berucap, 'Sesungguhnya Allah fakir, sedangkan kami kaya.' Akan Kami catat semua perkataan mereka dan tindakan mereka yang membunuh para Nabi tanpa hak serta Kami akan katakan kepada mereka, 'Rasakan siksaan azab pembakaran!'' (QS Ali Imran [3]: 181).

Sejarah Islam mencatat, telah berulang kali orang Yahudi menghasut suku-suku mereka yang telah masuk Islam untuk membangkitkan kembali dendam kesumat jahiliyah dahulu. Ada yang berpura-pura masuk Islam, setelah itu mengada-adakan hal yang tidak ada dalam Islam.Segolongan lain mencoba memojokkan Islam dengan memperdebatkan, menyebarluaskan prasangka, dan menyerang Islam dengan pertanyaan-pertanyaan, ''Apa itu Allah? Apa itu roh? Jika Allah menciptakan mahluknya, siapakah yang menciptakan Allah?''

Dalam peperangan Badar, untuk membuat kaum Muslim menjadi panik, kaum Yahudi mendesas-desuskan Nabi Muhammad SAW telah mati terbunuh. Setelah diketahui Nabi selamat, pihak Yahudi mengirimkan utusan ke Makkah untuk menghasut kafir Quraisy agar memerangi Muhammad kembali.Kini, di saat Israel melakukan tindakan biadab dan pembantaian terhadap saudara-saudara kita di Palestina, kita diwajibkan untuk meringankan penderitaan mereka. Tiap Muslim itu bersaudara. Mereka adalah satu dalam tangan, hati, dan tujuan.

Yahudi dalam Alquran

Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya Allah telah melebihkan kamu atas segala umat. (QS 2: 47). Ayat tersebut di atas dan beberapa ayat Alquran lainnya seperti Albaqarah ayat 122 diturunkan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi saw.

Ayat-ayat tersebut untuk mengingatkan mereka, betapa Allah SWT telah banyak memberikan nikmat kepada para nenek moyang mereka, antara lain dengan memiliki kecerdasan yang tinggi, dan banyaknya Nabi-nabi yang berasal dari kalangan mereka. Akan tetapi mereka berubah menjadi suku bangsa yang sombong, takabur, mempermainkan ayat-ayat Allah dan ajaran agama, bahkan tidak segan-segan mereka membunuh para Nabi mereka sendiri dan membunuh para dai yang selalu menyeru kepada kebaikan.

Firman Allah: Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyeru manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka, bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih (QS 3:21).

Demikian pula perilaku orang-orang Yahudi di zaman Nabi saw, hampir relatif sama dengan para nenek moyangnya. Mereka sangat membenci, hasad, iri, dan dengki terhadap Nabi saw dan para sahabatnya. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara (halus maupun kasar) agar kaum Muslimin meninggalkan ajaran agamanya dan kembali menjadi kufur seperti mereka.

Firman-Nya: Sebagian besar Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran, setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran ... (QS 2: 109).

Sejarah juga telah mencatat, bahwa hampir seluruh perjanjian yang dibuat antara mereka dan Rasulullah saw, selalu mereka khianati. Karena itu, tidaklah mengherankan jika sekarang pun mereka melakukan hal yang sama. Mengkhianati hampir seluruh perjanjian damai dengan bangsa Palestina, bahkan dengan congkaknya mereka pun tidak mau tunduk kepada resolusi-resolusi yang telah dihasilkan Dewan Keamanan PBB tentang perdamaian Timur Tengah.

Sesungguhnya sikap arogan mereka ini adalah pengulangan sejarah yang telah pernah terjadi sebelumnya, sekaligus sebagai bukti kebenaran firman Allah SWT yang bersifat mutlak absolut dan universal. Karena itu, apa pun alasannya, hendaknya pemerintah tidak membuka hubungan dagang, apalagi hubungan diplomatik, dengan Israel (baca: Yahudi dan Zionis), karena hanyalah akan merugikan kita semua, sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Apalagi Alquran dan sejarah perjalanan kehidupan umat sudah memberikan peringatan kepada kita semua, kecuali jika kita memang akan menjadi bangsa yang sombong seperti mereka yang sudah tidak peduli lagi pada ayat-ayat Allah SWT. Wallahu 'alam bi ash-shawab. - By KH Didin Hafidhuddin MSc

Bani Israil

Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku padamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus tunduk (takut). (QS Al-Baqarah: 40).

Israil yang artinya pilihan adalah sebutan bagi Nabi Ya'kub as. Bani Israil adalah anak-anak keturunan Nabi Ya'kub as. Tetapi, sekarang bangsa mereka lebih terkenal dengan sebutan Yahudi atau Zionis. Sebagai bangsa pilihan, mereka banyak dianugerahi nikmat Allah SWT, sesuatu yang tidak dinikmati bangsa-bangsa lainnya.

Kenikmatan yang diterima Bani Israil itu kalau dirinci satu per satu tentu tidak terhitung. Namun ada beberapa kenikmatan yang sangat menonjol dirasakan oleh mereka seperti: diselamatkannya mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang amat bengis (QS 2:49), dibelahnya laut untuk jalan mereka dan ditenggelamkannya Fir'aun dan para pengikutnya (QS 2:50), diturunkannya Nabi Musa dan Kitab Taurat untuk mereka serta dimaafkannya kesalahan mereka atas perbuatan menyembah anak sapi (QS 2:51),

dibangkitkannya mereka setelah mati disambar petir akibat keraguannya terhadap eksistensi Allah SWT (QS 2:55-56), dinaungi dengan awan ketika berjalan di bawah terik matahari dan diturunkannya makanan sorga yaitu manna dan salwa serta dua belas mata air (QS 2:57).

Namun, ketika mereka diperintahkan masuk ke Palestina dengan penuh keberanian, karena di dalamnya terdapat penguasa yang otoriter, ternyata mereka mengingkarinya, bahkan mereka mengatakan kepada Nabi Musa as: ''Barangkali engkau bersama Tuhanmu (untuk berperang merebut Palestina), dan kami di sini saja (menunggu hasilnya)!'' Sungguh orang-orang Yahudi itu tidak bisa mensyukuri nikmat, tidak tahu balas budi, dan selalu ingkar janji. ''Oleh sebab itu, Kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik''. (QS 2:59).

Kini, atas bantuan Inggris dan para sekutunya, sejak 1948 bangsa Yahudi telah menjajah bumi Palestina dan mengusir penduduknya dari tanah kelahirannya. Segala upaya telah dilakukan untuk mengusir kaum Zionis itu dari tanah Palestina yang suci, namun setiap usaha tersebut hingga kini menemui kegagalan.

Berbagai perjanjian telah dibuat. Lebih dari 600 rekomendasi dihasilkan lewat seminar atau simposium tingkat dunia. Sudah puluhan resolusi lahir dari rahim PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Namun sampai detik ini, Yahudi tetaplah Yahudi yang dulu. Mereka kufur akan nikmat, suka melanggar perjanjian, dan tidak tahu membalas budi.

Mungkin benar adanya sinyalemen, bahwa masih ada orang-orang Yahudi yang baik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia ingin menjalin hubungan dagang secara formal dengan mereka. Hanya saja, sejarah yang selalu arif telah membuktikan bahwa jangankan Indonesia yang masih lemah, negara-negara adidaya pun kini telah bertekuk lutut di bawah kendalinya. Semoga saja kita tidak menjadi korban ke sekian dari tipu daya Yahudi. - By Fauzan Al-Anshari 

Prabowo Belum Ditawari Dampingi Megawati

BOGOR - Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, mengatakan belum menerima tawaran dari PDI Perjuangan untuk mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden di 2009. Saat ini mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat ini tetap bertahan menjadi calon presiden dari Partai Gerindra. 

“Saya belum menerima tawaran menjadi wakil presiden dari mana pun. Sekarang ini saya adalah calon presiden dari Partai Gerindra,” kata Prabowo seusai pengukuhannya sebagai Ketua Badan Kehormatan Gabungan Inisiatif Bersama Anak Siliwangi, di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat kemarin. 

Saat ini PDI Perjuangan tengah mencari pasangan Megawati sebagai calon presiden dan wakil presiden di 2009. Prabowo merupakan salah satu kandidat yang disebutkan PDI Perjuangan. Selain Prabowo, nama lain adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Hidayat Nur Wahid. 

Akhir bulan ini PDI Perjuangan menggagas rapat kerja nasional. Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung, rapat kerja belum menentukan nama pendamping, tapi mengerucutkan jumlah dari belasan nama tokoh calon pendamping Megawati menjadi tiga sampai empat nama. 

Menjelang pertemuan, pengurus teras PDI Perjuangan gencar mendekati tokoh nasional. Pekan lalu Prabowo dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Fadli Zon bertemu dengan Megawati di kediaman Kebagusan, Jakarta Selatan. 

Menurut Fadli kemarin, pertemuan tak spesifik membahas pencalonan maupun mengenai koalisi. Pertemuan, kata dia, hanya membicarakan masalah bangsa terkini dan cerita masa lalu. "Hanya makan malam biasa," kata dia. "Sampai sekarang Pak Prabowo masih calon presiden dari Gerindra." 

Tak hanya Prabowo, PDI Perjuangan gencar mendekati Sri Sultan. Ketua Dewan Pengarah PDI Perjuangan Taufiq Kiemas beberapa kali bertemu dengan Sultan. Pertemuan terakhir keduanya dilakukan pekan lalu di Yogyakarta. Sultan disebut-sebut sebagai calon terkuat PDI Perjuangan jika berpasangan dengan Megawati. Namun, hingga kini Sultan belum memastikan kesediaannya. 

Selain para tokoh yang disebut sebagai calon wakil presidennya, PDI Perjuangan juga mengagendakan bertemu dengan Abdurrahman Wahid dan Amien Rais. Sumber Tempo mengatakan pertemuan dengan Abdurrahman Wahid dibahas sejak tiga pekan lalu saat Taufiq Kiemas bertemu dengan Zannuba Arifah Chafsoh, putri Gus Dur. 

Namun, Pramono Anung tak menjawab pasti mengenai pertemuan tiga tokoh yang hadir dalam pertemuan Ciganjur pada 1998 ini. "Lihat saja nanti," kata Pramono. Adapun Zannuba tak mau menjawab soal ini. Pertemuannya dengan Taufiq Kiemas, kata dia, hanya diisi tertawa-tawa membahas persoalan bangsa dan membicarakan masa lalu. 

Sumber Tempo di PDI Perjuangan menyebutkan, pertemuan dengan berbagai tokoh berkaitan dengan penyusunan kabinet bayangan Megawati. PURWANTO | DIKY | BERNARDA RURIT

Reformasi Birokrasi Setengah Hati

Jakarta, Kompas - Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia saat ini masih setengah hati sehingga hasilnya belum maksimal. Pelanggaran seperti dugaan korupsi, bahkan, masih terjadi di lembaga yang sudah melakukan reformasi birokrasi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin, dalam diskusi terbuka ”Menggugat Good Governance Reform” di Jakarta, Sabtu (17/1).

Pembicara lain dalam acara itu adalah hakim agung Syamsul Maarif, Achmad Erani Yustika (Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya), dan Andy Fefta (Ketua Program Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya).

Menurut Jasin, reformasi birokrasi antara lain sudah dijalankan di Departemen Keuangan, yang antara lain ditandai dengan efisiensi pegawai dan pengaturan kembali remunerasi, sejak tahun 2005.

”Belum berhasilnya reformasi birokrasi ini secara maksimal karena program itu masih dijalankan secara parsial,” kata Jasin.

Adapun Andy mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi juga membutuhkan kehadiran pemimpin yang kuat dan membawa budaya baru.

Erani menuturkan, reformasi birokrasi memang bukan satu-satunya faktor dalam perbaikan ekonomi. Buktinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir rata-rata hanya 5 persen atau masih di bawah pertumbuhan ekonomi di era Orde Baru yang sekitar 7 persen. (NWO)

MA Harus Berani Membuat Terobosan

Jakarta, Kompas - Untuk membangun citra lembaga peradilan yang bersih dan putusan yang berkualitas, hakim agung harus berani membuat putusan yang sesuai dengan rasa keadilan meski hal itu tidak diatur dalam undang-undang.

”Hakim di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi boleh saja membuat putusan hanya berdasarkan pada pertimbangan hukum. Namun, di tingkat Mahkamah Agung, pertimbangan rasa keadilan masyarakat harus lebih diutamakan,” kata hakim agung Syamsul Maarif, Sabtu (17/1).

Syamsul melihat, saat ini sering muncul jurang antara rasa keadilan masyarakat dan hukum. Ini antara lain terjadi karena peraturan hukum merupakan produk politik sehingga sering bias.

Jurang itu beberapa kali membawa hakim harus berhadapan dengan masyarakat, saat memutus suatu perkara. ”Kemandirian hakim menghadapi ujian. Ada kemungkinan, seorang terdakwa mungkin harus dibebaskan karena secara hukum tidak ada cukup bukti yang menunjukkan kesalahannya. Namun, jika putusan itu diambil, hakim dapat dituding macam-macam oleh masyarakat,” ujar Syamsul.

Selain memutuskan lebih berdasarkan rasa keadilan, lanjut Syamsul, MA juga harus berani memberikan sanksi terberat kepada aparat hukum yang melakukan pelanggaran. Para hakim yang mendapat sanksi juga perlu diumumkan ke masyarakat.

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, berharap suara positif lebih sering terdengar di MA. Apalagi, lembaga tersebut baru saja mendapat ketua baru, yaitu Harifin A Tumpa.

”Jika dapat dibuktikan lewat sejumlah putusan, hal positif seperti disampaikan Syamsul dapat menghapus berbagai kekhawatiran dan citra buruk masyarakat selama ini terhadap MA,” tutur Saldi.

Untuk mewujudkan berbagai hal positif itu, lanjut dia, salah satu yang perlu segera diperbaiki di MA adalah manajemen pembagian perkara. (NWO)