Selasa, 24 Februari 2009

Pengajuan Capres PKS Layak Ajukan Calon Presiden

Selasa, 24 Februari 2009 | 00:15 WIB

Jakarta, Kompas - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyatakan dirinya siap melaksanakan tugas berat partai, termasuk diajukan sebagai calon presiden. Karena itu, jangan dulu divonis seolah-olah PKS akan kalah sebelum bertanding sehingga hanya layak mengajukan calon wakil presiden.

”Saya siap melaksanakan amanah partai,” kata Hidayat di Gedung MPR, Jakarta, Senin (23/2). Namun, sebagai kader, ia juga siap jika PKS memutuskan mendukung atau mengajukan calon presiden (capres) lain. Selain dirinya, capres dari PKS bisa saja Presiden PKS Tifatul Sembiring.

Menurut Hidayat, bukan tidak mungkin PKS bisa mengajukan capres pada Pemilu 2009, bukan hanya calon wapres. ”Kalau melihat tren pemilihan gubernur di Jawa Timur, kita melihat fakta baru. Jatim itu basis Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Nahdlatul Ulama, tetapi mereka kalah. Yang menang koalisi partai menengah, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan PKS, yang mengusung Soekarwo-Saifullah Yusuf,” paparnya.

Dia yakin fenomena di Jatim bisa menyebar pada pemilu mendatang. Bila hal itu terjadi, akan dihadirkan peta politik yang sama sekali baru di Indonesia.

Hidayat menjelaskan, bila PKS mengajukan capres, koalisi yang dibangun pasti melibatkan partai yang akan memperkokoh kesuksesan pemerintahan, yaitu koalisi partai religius nasionalis atau nasionalis religius. PKS sudah terbiasa berkoalisi dengan beragam partai dalam pemilihan kepala daerah.

Sultan protes

Secara terpisah, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bachtiar Effendy, Senin, menyatakan, setelah Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla siap menjadi capres, diikuti Hidayat dari PKS, persaingan calon wapres menjadi sangat menarik. Apalagi jika berani dimunculkan pasangan calon yang tidak terpengaruh mitos Jawa-luar Jawa atau sipil-militer.

”Siapa yang bakal menjadi cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan Megawati Soekarnoputri,” kata Bachtiar.

Di Jakarta, Senin, Sultan Hamengku Buwono X mengharapkan kesiapan Jusuf Kalla tidak dimaknai seolah-olah Partai Golkar telah menetapkan capres yang akan diusungnya. Karena itu, fungsionaris Partai Golkar diminta konsisten dengan mekanisme penjaringan capres yang disepakati dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas).

Menurut Sultan, pada Rapimnas Golkar 2008 dinominasikan tujuh nama untuk menjadi bakal capres. Penjaringan nama capres itu dilanjutkan dengan survei pada Maret dan April 2009.(sut/ina/mam)

Sultan Siap Tinggalkan Golkar

Prabowo bergerilya di basis Nahdlatul Ulama.

JAKARTA - Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap bisa tetap maju sebagai calon presiden lewat Partai Golkar. Wakil Ketua Dewan Penasihat Golkar itu juga mengaku telah melobi dan melakukan silaturahmi ke sejumlah pengurus Golkar di daerah. Namun, jika namanya tak masuk dalam penjaringan calon presiden dari Golkar, Sultan siap maju dari partai lain.

"Kalau memang ada partai lain yang mau mengusung dan dia dapat 20 persen, ya, saya maju lewat situ," kata Sultan saat ditemui wartawan di kediamannya di Menteng kemarin. Namun, ihwal nama partai lain yang akan dijadikan kendaraan politik, ia tak mau menyebutkan. "Itu rahasia yang tidak mungkin saya publish," kata Sultan.

Terkait dengan bursa calon presiden dari Golkar, Sultan juga telah meminta fungsionaris Golkar menjelaskan kepada publik bahwa Golkar belum melakukan penetapan. Sebab, saat ini seolah-olah Golkar sudah menetapkan Jusuf Kalla sebagai calon presiden. "Jangan ada satu pihak yang mendominasi seolah pemilihan (penjaringan calon presiden) sudah selesai," kata Sultan.

Penetapan calon presiden dari Golkar, Sultan melanjutkan, tetap harus melalui mekanisme penjaringan dan survei. Penetapan satu kandidat tanpa melalui penjaringan dinilai menafikan hak kandidat calon presiden lain dari Golkar. "Soal nanti yang menang kader Golkar lain, itu konsekuensi," katanya.

Saat ini Golkar sedang melakukan penjaringan nama-nama calon presiden. Nama-nama kandidat diusulkan dari daerah, lalu tujuh nama terbanyak yang diusulkan daerah akan disurvei. Penetapan perihal siapa kandidat yang akan diusung akan diputuskan dalam rapat pimpinan nasional. "Jangan seolah-olah Jusuf Kalla sudah pasti akan jadi dicalonkan," kata Sultan.

Sementara itu, calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subiyanto, mulai bergerilya di basis kaum nahdliyin atau anggota Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur. Menurut jadwal yang didapat Tempo, Prabowo akan menemui sejumlah kiai dan pengurus NU di Jawa Timur dan Madura hingga Rabu mendatang.

Di Jember, kemarin, Prabowo meletakkan batu pertama pembangunan gedung perpustakaan Balai Latihan dan Pendidikan Nahdlatul Ulama di Jalan Tampak Siring, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember. Di antara sejumlah kiai NU yang hadir dalam acara itu, salah satunya adalah KH Muhyidin Abdus Shomad, Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember.

Pada kesempatan itu Prabowo juga menyatakan akan memberikan bantuan untuk pembangunan dan fasilitas perpustakaan di sana. "Saya hanya ingin membantu, atas nama almarhum bapak saya," kata Prabowo.

Di hadapan ratusan orang dan para kiai NU, bekas Komandan Jenderal Kopassus itu mengaku berkeliling di kantong-kantong nahdliyin dengan niat meminta restu. Permintaan itu terkait dengan pencalonan dirinya sebagai presiden dalam pemilihan mendatang. "Saya kulonuwun sama para kiai sebagai tokoh dan panutan masyarakat banyak," kata Prabowo. DWI RIYANTO | MAHBUB DJUNAIDY | DWI WIYANA

Hidayat Merasa Direndahkan

Ia menilai usulan itu hanya sikap pribadi kader PKS.

JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, menganggap wacana yang menduetkan dirinya sebagai calon wakil presiden dengan calon presiden dari partai lain telah merendahkan partainya. "Pemilihan (legislatif) belum dimulai, tapi PKS sudah divonis hanya jadi calon wakil presiden," katanya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

Ia tak menunjuk langsung pihak yang ditudingnya telah merendahkan PKS. Sebab, wacana tentang duet Hidayat dengan Jusuf Kalla, yang disokong para pengurus daerah Partai Golkar sebagai calon presiden, justru disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta.

Anis mengatakan pasangan Kalla-Hidayat memenuhi kriteria yang dipakai PKS, karena merupakan kombinasi tokoh asal Jawa dan luar Jawa. Keduanya juga dianggap pas sebagai simbol tokoh beraliran nasionalis dan Islam. “Golkar-PKS itu nasionalis-Islam. Kami masih berpegang pada parameter itu,” ujarnya.

Menurut Anis, duet Kalla-Hidayat akan menjadi pasangan tangguh untuk membendung laju Susilo Bambang Yudhoyono. “Kedua pasangan akan sama-sama kuat.”

Hidayat, yang juga menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, menegaskan hingga kini PKS belum resmi mengusung calon presiden atau wakil presiden dalam pemilu nanti. “Bukan mustahil perolehan suara PKS signifikan, sehingga bisa mengusung calon presiden sendiri.”

Mantan Presiden PKS ini menilai gagasan menduetkan dirinya dengan Kalla hanyalah usulan pribadi, dan bukan sikap resmi partai. Bahkan, kata Hidayat, namanya juga kerap disandingkan dengan para calon presiden seperti Yudhoyono atau Megawati Soekarnoputri.

Padahal, ia melanjutkan, “Di PKS, keputusan tentang calon presiden bukan keputusan pribadi." Hidayat mengaku siap maju dalam bursa pencalonan hanya jika partainya memberikan amanat untuk itu.

Karena itu, ia mempersilakan partai-partai lain yang ingin menggandeng kader PKS menghubungi Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi partai. Lembaga inilah yang berwenang memutuskan.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Zulkiflimansyah menegaskan partainya akan mengajukan Hidayat Nur Wahid sebagai calon presiden bila perolehan suara pemilu lebih dari 20 persen. “Ada beberapa hal yang harus dikaji dari opsi-opsi yang ada,” katanya tentang kemungkinan lain yang akan ditempuh PKS.

Tentang usul pemasangan Hidayat sebagai wakil Kalla, Zulkiflimansyah mengatakan duet itu menarik karena kombinasi keduanya memenuhi unsur Jawa dan non-Jawa. “Opsi (duet) dengan SBY juga tak tertutup.”

Ia menambahkan, prinsipnya PKS membuka semua peluang sebelum kekuatan masing-masing partai terbukti melalui hasil pemilu legislatif. “Kami juga berkomunikasi dengan PDI Perjuangan, Demokrat, dan Golkar,” katanya. “Lihat nanti mana yang terbaik.”DWI RIYANTO AGUSTIAR | GUNANTO E.S | TOMI ARYANTO

Kalla Diminta Tetap Bersama Yudhoyono

"Kalau bongkar-bongkar, belum tentu koalisi lebih kuat."

JAKARTA--Dalam sepekan terakhir, peta politik menuju pemilihan presiden terus berubah. Setelah Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menyatakan siap bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah pengurus pusat partai beringin itu mengungkapkan hal sebaliknya. Mereka mendorong Kalla maju kembali mendampingi Yudhoyono dalam pemilihan presiden, Juli nanti.

"Kami mau menjaga kebijakan pemerintah agar tetap kukuh dan kuat," kata Ketua Pelaksana Harian I Badan Pemenangan Pemilu Golkar Burhanuddin Napitupulu setelah bertemu dengan Kalla di kantor Wakil Presiden kemarin. "Kami harus selesaikan dulu kebijakan pemerintah," dia menambahkan. Burhanuddin datang menemui Kalla bersama Ketua Pelaksana Harian II Badan Pemenangan Pemilu Firman Subagyo dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Muladi.

Menurut Burhanuddin, salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan bersama Kalla adalah bagaimana mencegah perluasan isu calon presiden dari Golkar. Dalam pertemuan dari pukul 16.30 hingga 17.30 itu, mereka mendiskusikan hal-hal teknis, "Agar isu pencalonan tidak dieksploitasi."

Mewakili kubu Yudhoyono, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga mengatakan koalisi pemerintahan saat ini sebaiknya dilanjutkan pada pemerintahan berikutnya. "Kalau bongkar-bongkar, belum tentu koalisi lebih kuat dan efektif," kata Anas.

Peta politik itu berbeda 180 derajat dari peta pada akhir pekan lalu. Jumat lalu, Kalla menyatakan siap berhadapan dengan Yudhoyono jika ditetapkan sebagai calon presiden dalam rapat pimpinan nasional khusus Golkar.

Kalla menyampaikan hal itu setelah menerima sejumlah pengurus daerah Golkar di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Kepada media, pengurus daerah Golkar yang datang menyatakan dukungannya agar Kalla maju sebagai calon presiden.

Begitu Kalla menyatakan siap maju, ajakan berkoalisi kepada Golkar datang dari partai lain. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, misalnya, tiba-tiba saja memunculkan paket Kalla-Hidayat Nur Wahid. Sebelum bertemu dengan Kalla kemarin, Burhanuddin pun sempat menyambut baik tawaran salah satu faksi di PKS itu.

Tapi, sebelum paket Kalla-Hidayat berkembang, Ahad malam lalu Yudhoyono mendadak mengundang Kalla ke rumahnya di Puri Cikeas, Bogor. Juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan kedua pemimpin bersepakat mengurangi kesalahpahaman dan melanjutkan pemerintahan hingga delapan bulan mendatang.

Bersamaan dengan upaya menghidupkan kembali duet Yudhoyono-Kalla, Lembaga Riset Informasi (LRI) kemarin mengumumkan hasil survei yang mendukung pasangan itu. Juru bicara LRI, Johan Silalahi, mengatakan 37,7 persen dari 1.890 responden di 33 provinsi memfavoritkan paket Yudhoyono-Kalla. Menurut survei ini, paket Yudhoyono-Kalla unggul tipis atas paket Megawati-Sultan Hamengku Buwono X (37,2 persen) dan Yudhoyono-Hidayat Nur Wahid (36,9 persen).Kurniasih Budi | Pramono | Eko Ari | Jajang

Siapa Kandidat Terkuat?

Survei dari Lembaga Riset Informasi di 33 provinsi terhadap 1.890 responden menunjukkan bahwa ada tiga opsi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kuat. Mereka adalah:

Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla 37,7%

Megawati-Sultan Hamengku Buwono X 37,2%

Susilo Bambang Yudhoyono-Hidayat Nur Wahid 36,9%

Senin, 23 Februari 2009

PKS Pasangkan Kalla dengan Hidayat

Kalla bertemu dengan Yudhoyono di Cikeas.

JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera memunculkan pasangan Jusuf Kalla-Hidayat Nur Wahid untuk maju dalam pemilihan presiden pada Juli nanti. PKS menawarkan pasangan ini hanya dua hari setelah Kalla menyatakan siap maju sebagai calon presiden.

"Itu salah satu opsi yang berkembang di PKS," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Pasangan Kalla-Hidayat, menurut Anis, memenuhi dua kriteria yang dipakai PKS dalam menjaring calon presiden dan wakilnya, yaitu kombinasi tokoh asal Jawa dengan luar Jawa serta kombinasi tokoh beraliran politik nasionalis dengan Islam. "Golkar-PKS itu nasionalis-Islam. Kami masih berpegang pada parameter itu," ujar Anis.

Anis menambahkan, di tubuh PKS juga muncul usulan memasangkan Megawati Soekarnoputri dengan Hidayat Nur Wahid. "Peluang untuk pasangan ini masih ada." Tapi, kata Anis, pasangan Mega-Hidayat tak memenuhi syarat Jawa-luar Jawa.

Menurut Anis, pasangan Kalla-Hidayat juga akan menjadi duet tangguh untuk membendung laju Susilo Bambang Yudhoyono, terutama jika Yudhoyono menggandeng wakil dari sosok yang berbasis dukungan di luar Jawa. "Kedua pasangan akan sama-sama kuat," kata Anis.

Partai Golkar menyambut baik tawaran PKS. Ketua Pelaksana Harian I Badan Pemenangan Pemilu Golkar Burhanuddin Napitupulu mengatakan Golkar bisa menggandeng PKS jika PDI Perjuangan dan Partai jadi memajukan calon presiden sendiri. "Jika calon presidennya SBY, Mega, dan JK, Golkar bisa menggandeng Hidayat," ujar Burhanuddin.

Senada dengan Anis, Burhanuddin mengatakan koalisi Kalla dengan Hidayat akan menghimpun suara yang signifikan. Alasan dia, PKS memiliki mesin politik yang efektif mendulang suara di perkotaan. Adapun Golkar punya mesin politik yang efektif di luar kota besar seperti Jakarta. "Kalau dikombinasikan, sangat menarik," kata dia.

Jumat lalu, Kalla menyatakan siap bersaing dengan Yudhoyono dalam perebutan kursi presiden. Sebelumnya, Kalla selalu mengatakan Golkar baru akan menetapkan calon presiden setelah melihat perolehan suara partai pada pemilihan legislatif April nanti.

Pernyataan Kalla itu memupus keinginan sebagian politikus Golkar untuk menyandingkan kembali Kalla dengan Yudhoyono. "Sekarang ada perubahan konstelasi politik di Golkar," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Ketua Dewan Penasihat Golkar, yang lebih dulu mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.

Tadi malam Kalla menemui Yudhoyono di rumah pribadinya di Puri Cikeas, Bogor. Juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng, mengatakan, dalam pertemuan 40 menit itu, kedua pemimpin sepakat mengurangi kesalahpahaman akibat dinamika internal di Partai Golkar dan Demokrat. Yudhoyono-Kalla pun berkomitmen untuk menjalankan roda pemerintahan hingga selesai delapan bulan mendatang. KURNIASIH B | CORNILLA D | B RURIT | JAJANG

Sultan Menilai Pencalonan Kalla Karena Berita

YOGYAKARTA -- Persaingan antara Jusuf Kalla dan Sri Sultan Hamengku Buwono X belum mereda. Setelah diultimatum Kalla beberapa waktu lalu, terakhir giliran Sultan menyindir Kalla. Menurut Sultan, Kalla menyatakan siap maju sebagai calon presiden karena dorongan pemberitaan media massa.

"Jika Pak JK jadi calon, itu kan hanya headline-nya (berita)," kata Sultan di Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu lalu. "Itu hanya untuk membangun image."

Menurut Sultan, pernyataan Kalla belum menjadi keputusan partai. Calon presiden Golkar baru ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional khusus, setelah pemilihan umum legislatif pada April nanti. "Jadi nggak ada logikanya kalau sekarang jadi calon presiden," ujar Sultan.

Jumat lalu, Kalla menyatakan siap bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono jika mendapatkan dukungan daerah. Sebelumnya, Kalla pun selalu menyatakan calon dari Golkar baru diputuskan setelah pemilu legislatif.

Seusai pertemuan di rumah dinas Kalla, Kamis lalu, sejumlah pengurus daerah Golkar memang menyatakan dukungan mereka terhadap Ketua Umum Golkar itu. Tapi pengurus daerah lainnya masih ada yang mendukung Sultan, yang juga Wakil Ketua Dewan Penasihat Golkar.

Karena sama-sama mendapat dukungan daerah, Sultan mengatakan siap bersaing dengan Kalla. Namun, jika rapat pimpinan nasional khusus Golkar memilih Kalla, Sultan tak keberatan. "Kalau keputusannya seperti itu, semua kader Golkar harus tunduk."

Ketegangan di antara kedua tokoh mencuat sejak Sultan menyatakan siap maju sebagai calon presiden pada acara Pisowanan Agung akhir Oktober tahun lalu. Sejak itu kubu Sultan telah bermanuver mencari dukungan ke berbagai daerah.

Sultan pun sempat merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sultan sudah dua kali bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Langkah Sultan ini membuat berang Kalla. Di sela-sela perjalanan ke Amerika, Kalla mengultimatum Sultan untuk memilih tetap bergabung di Golkar atau memilih PDI Perjuangan. Bernarda Rurit

Kamis, 19 Februari 2009

Golkar Pastikan Usung Calon Presiden

“Tadi nggak ada nama lain, semua sudah sepakat JK.”

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar seluruh Indonesia akan mengusung calon presiden dalam pemilihan umum mendatang. Penegasan itu disampaikan setelah mereka bertemu di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga menjabat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, di Jalan Diponegoro 2, Jakarta, kemarin.

"Golkar akan mencalonkan presiden, bukan wakil presiden," kata Uu Rukmana, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, di kediaman Jusuf Kalla kemarin. Uu ditunjuk untuk mewakili 33 Ketua DPD Golkar seluruh Indonesia yang hadir di situ.

“Dari dulu Golkar tak pernah mencalonkan orang nomor dua," kata Ade Surapriatna, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, menambahkan, “Kita sepakat harus menghormati dari leluhur sampai sekarang untuk mencalonkan orang nomor satu."

Menurut Uu, Golkar di daerah yakin suara partainya akan memenuhi syarat undang-undang untuk mengajukan calon presiden. Perihal keinginan para ketua yang mereka sebut melambangkan keinginan Golkar Indonesia itu, kata Uu, “Jusuf Kalla menyambut baik.”

Dalam pertemuan itu, Uu melanjutkan, para Ketua Golkar daerah juga telah menyebut nama calon presiden yang akan diusung. Namun, hal itu baru dipastikan pada rapat pimpinan khusus setelah pemilu legislatif. "Kami sudah punya kesepakatan, tetapi tidak perlu diucapkan sekarang," kata Uu.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Golkar Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus terus terang mengaku akan mengusung sang ketua umum, Jusuf Kalla. "Ketua umum adalah lambang parpol. Maluku Utara sepakat JK," katanya. Sikap serupa disampaikan oleh Ketua DPD Lampung M. Alzier Dianis Thabrani dan Ketua DPD Jambi Zoerman Manaf.

Dalam pertemuan itu, Ahmad Hidayat menambahkan, sebenarnya sudah disepakati Jusuf Kalla sebagai calon presiden tunggal Partai Golkar. "Tadi nggak ada nama lain, semua sudah sepakat JK," katanya. Hal itu, kata Ahmad, sudah disampaikan langsung kepada Jusuf Kalla. Namun, Jusuf Kalla belum memberikan kepastian. "Beliau masih akan istikharah dulu,” kata Ahmad.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono memastikan pertemuan Ketua DPD Golkar dengan Jusuf Kalla bukan untuk menjegal tokoh tertentu. "Hanya menerima laporan saja," katanya di gedung DPR kemarin.

Menurut dia, adanya usulan pengurus daerah agar Golkar mengusung calon presiden menjadi indikasi berakhirnya duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. "Kalau (mengusung) calon presiden, tentu tidak bisa dipertahankan lagi yang seperti sekarang," katanya.

Sikap resmi partai saat ini, Agung melanjutkan, belum menetapkan apakah akan mengusung presiden atau cukup wakil presiden. Penetapan baru akan dilakukan dalam rapat pimpinan khusus setelah pemilihan legislatif. “Namun, pandangan daerah dalam rapat pimpinan nanti tak akan jauh berbeda dengan usulan lisan,” kata Agung. “Resminya tetap di rapimsus."

Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, tempat Yudhoyono berkiprah, mengaku tak terpengaruh oleh kesepakatan para Ketua DPD Golkar itu. "Kita menghormati keputusan itu," katanya kepada Tempo kemarin, "Sebagai partai besar, pastilah mereka menginginkan mengusung calon presiden." GUNANTO | DWI RIYANTO | DWI WIYANA

Megawati Ragu Sultan Mundur

"Kalau ketokohannya belum nomor satu, kami harus realistis," kata Surya Paloh.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri ragu Sri Sultan Hamengku Buwono X mundur dari bursa calon presiden apabila kalah populer dalam survei internal Partai Golkar.

"Apakah statement Sultan itu terbuka atau tidak," kata Megawati di Jakarta kemarin. "Saya waktu Rakernas (Rapat Kerja Nasional) bertemu dengan beliau, maka dengan adanya pernyataan itu saya akan mengkonfirmasikan kepada beliau juga."

Rapat Kerja Nasional III di Solo pada akhir Januari lalu sebelumnya menyebut Sultan sebagai kandidat terkuat pendamping Megawati untuk diusung sebagai pasangan calon oleh PDI Perjuangan. Selain Sultan, PDI Perjuangan memiliki nama lain, yakni Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Surya Paloh, dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Megawati menegaskan bahwa terbuka kesempatan calon wakil presiden lain di luar tokoh yang dimunculkan dalam rapat kerja di Solo, Jawa Tengah. "Kami terbuka bagi yang mau mencalonkan cawapres (calon wakil presiden)," kata Megawati. "Tidak hanya yang tersebut (kandidat kuat)."

Selain "ditimang" PDI Perjuangan, Sultan tetap berusaha maju sebagai calon presiden lewat Partai Golkar. Dia menyatakan siap bersaing dengan tokoh Golkar lain dalam penjaringan partai tersebut. Namun, Sultan menyatakan siap mundur dari bursa calon presiden Golkar apabila kalah populer dalam survei internal.

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh mengatakan setiap kandidat di internal Partai Golkar memiliki kesempatan sama dalam penjaringan, termasuk Sri Sultan Hamengku Buwono X. Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar tak berhak memveto atau privilese untuk lebih diunggulkan dibanding kandidat lainnya.

Sesuai dengan keputusan, kata dia, Golkar menjaring nama dari daerah-daerah. Setelah nama-nama itu dikumpulkan, akan dilakukan survei. "Siapa pun nama yang berhasil keluar akan didukung penuh oleh partai," kata dia. "Kalau ketokohan (calon internal)-nya belum di posisi nomor satu, kita harus realistis." EKO ARI | DWI RIYANTO | AQIDA S

Siap Hadiri Ciganjur II

JAKARTA - Megawati menyatakan mempertimbangkan hadir dalam pertemuan bersama tiga tokoh lain di kediaman Abdurrahman Wahid alis Gus Dur di Ciganjur, Jakarta. "Akan saya pertimbangkan," kata dia kemarin. Acara digagas untuk mempertemukan kembali empat tokoh, yakni Megawati, Amien Rais, Abdurrahman Wahid, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sang penggagas, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufiq Kiemas, menyatakan optimistis keempat tokoh itu bersedia datang. "Untuk kebaikan bangsa ini masak tidak mau," kata dia. Taufiq menjelaskan bahwa pertemuan Ciganjur II akan berlangsung dalam waktu dekat.

"Mungkin pertemuannya minggu-minggu ini," katanya di sela acara peluncuran buku Jembatan Kebangsaan di gedung MPR/DPR. Agendanya, kata dia, "Ngobrol-ngobrol saja dulu."

Pertemuan serupa pernah dilakukan keempatnya pada masa pemerintahan B.J. Habibie, yang kemudian melahirkan maklumat Ciganjur. Yenny Wahid, putri Abdurrahman Wahid, mengatakan pertemuan Ciganjur jilid II akan berlangsung di rumahnya. "Kami masih mencari waktu yang fixed," kata Yenny. Pertemuan hanya membahas wacana kebangsaan. DWI RIYANTO A | EKO ARI W

Kamis, 05 Februari 2009

Konflik Kalla-Sultan Membelah Golkar

Lima kelompok bersaing berebut pengaruh.

JAKARTA -- Pertentangan antarkubu di Partai Golkar semakin mendekati titik didih. Keadaan itu, selain dipicu oleh dihapusnya sistem konvensi untuk menetapkan calon presiden, karena pertentangan antara Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla dan Wakil Ketua Dewan Penasihat Golkar Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Politikus Golkar, Anton Lesiangi, mengatakan pertentangan antara Jusuf Kalla dan Sri Sultan kian memperuncing perkubuan itu.

Menurut Anton, saat ini makin banyak petinggi Golkar yang merapat ke Sri Sultan. Kelompok ini pun mendesak agar Golkar segera menetapkan Sri Sultan sebagai calon presiden. "Mereka meminta sebelum pemilihan legislatif harus sudah diputuskan," kata Anton.

Kelompok yang merapat ke Sultan itu, menurut Anton, bahkan ada yang sudah mengincar posisi menteri jika Sultan terpilih.

Namun, Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono membantah tudingan adanya perpecahan di tubuh partai beringin itu. Fakta bahwa hingga kini Golkar belum menetapkan calon presiden, menurut Agung, bukan karena di tubuh partai itu ada perpecahan.

Yang terjadi, kata Agung, Golkar ingin mempertimbangkan calon presiden lebih matang. "Supaya tidak terjadi distorsi pada kepemimpinan saat ini," ujar Agung di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Cianjur, Rabu malam lalu.

Namun, sumber-sumber di Partai Golkar menerangkan hal berbeda dari pernyataan Agung. Menurut mereka, perkubuan di Golkar lebih ruwet dari sekadar pertentangan kubu Kalla dengan kubu Sultan.

Beberapa sumber menyebutkan, setidaknya ada lima kubu yang sedang bersaing. Kubu pertama diisi oleh klan politikus Makassar, baik mereka yang aktif di partai maupun mereka yang jadi pengusaha. Kubu ini juga diisi politikus Golkar yang mendapat posisi strategis di Dewan Perwakilan Rakyat dan di Kabinet Indonesia Bersatu.

Kubu kedua diisi oleh anggota Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat, tapi tidak mendapat posisi strategis. "Mereka termasuk orang parlemen yang kecewa terhadap Kalla," kata sumber Tempo.

Kubu ketiga diisi oleh orang Golkar lama yang aktif di partai dan masih loyal terhadap mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung. Di partai, orang-orang ini sekarang posisinya tidak menempati kursi strategis.

Kubu keempat, sebagian besar berisi pengusaha nasional di luar geng Makassar. Kubu ini pernah mengusulkan Aburizal Bakrie mengikuti pencalonan Ketua Umum Partai Golkar 2009.

Adapun kubu terakhir berisi orang-orang di jajaran Dewan Penasihat Golkar dan sebagian kecil pengusaha dari luar Bugis. Kutub inilah yang paling aktif mendorong Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Dwi Riyanto | Deden Abdul Aziz | Kurniasih Budi | Anton Aprianto

Kalla Ultimatum Sultan

Dia harus memilih: Golkar atau PDI Perjuangan.

Washington, DC -- Dari jarak lebih dari 13 ribu kilometer, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengultimatum Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ia meminta Sultan memperjelas posisinya berkaitan dengan manuvernya bergandengan dengan Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan presiden.

"Kalau sudah pasti, dia harus memilih salah satu, pakai kendaraan Golkar atau PDI Perjuangan," kata Kalla kepada Tempo di Wisma Duta RI di Washington, DC, Amerika Serikat, Rabu siang waktu setempat. "Jangan pakai dua-duanya, itu namanya tidak etis dalam fatsoen politik."

Soal Sultan mau berpasangan dengan siapa pun, bagi Kalla tak jadi masalah. "Setiap orang punya hak untuk dipilih dan memilih, biarin saja." Tapi, Kalla memperingatkan, kalau memang mau maju dari partai lain, Sultan jangan memakai Golkar sebagai kendaraan politik. "Kalau sudah dicalonkan partai lain, ya, jangan ke Golkar," ujar Kalla.

Sejauh ini Golkar belum menetapkan calon presidennya. Sejak September tahun lalu, Golkar memutuskan tak akan memakai mekanisme konvensi (pemilihan dalam internal partai) untuk menjaring calon presiden.

Ditutupnya mekanisme konvensi membuat sejumlah kader Golkar mencari jalur alternatif. Salah seorang dari mereka adalah Sultan. Pada 28 Oktober lalu, Sultan mendeklarasikan diri akan maju sebagai calon presiden. Sultan pun bermanuver. Dia, misalnya, dua kali bertemu dengan Megawati. Akhir Januari lalu, paket Mega-Buwono pun muncul ke permukaan.

Sejak itu hubungan antara Sultan dan para petinggi Golkar memanas. Ketua DPP Golkar Bidang Hukum Muladi, misalnya, menuduh Sultan membelot dari partai. Usul pemecatan Sultan pun terlontar.

"Itu jealous (cemburu) saja," kata Sultan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, kemarin. Menurut Sultan, pencalonan dirinya oleh partai lain tak bisa dijadikan alasan pemberian sanksi. "Beliau (Jusuf Kalla) dulu juga maju bukan dari Golkar," kata Sultan. WAHYU MURYADI | DWI RYANTO AGUSTIAR | JAJANG

Kutipan

Jusuf Kalla (Ketua Umum Partai Golkar)
"Kalau mau maju dari partai lain, Sultan jangan memakai Golkar sebagai kendaraan politik."

Sri Sultan Hamengku Buwono X (anggota Dewan Penasihat Golkar)
"Itu jealous (cemburu) saja. Beliau (Jusuf Kalla) dulu juga maju bukan dari Golkar."

Selasa, 03 Februari 2009

Persaingan Antarcaleg Menjurus Anarki

Selasa, 3 Februari 2009 | 01:43 WIB

Medan, Kompas - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara menilai, persaingan antarcalon anggota legislatif di beberapa kabupaten/kota telah menjurus anarki.

Caleg tak segan untuk saling menurunkan spanduk dan alat peraga milik pesaingnya, tetapi juga menebar fitnah untuk menjatuhkan kredibilitas pesaing di mata pemilih.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara Ikhwaluddin Simatupang mengungkapkan, berdasarkan temuan Panwas di beberapa kabupaten/kota di Sumut, kecenderungan anarkisme ini muncul karena caleg dituntut meraih suara terbanyak agar terpilih, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Panwas Sumut, kata Ikhwaluddin, telah menerima sekitar 50 pengaduan terkait dengan aksi-aksi anarki yang merusak alat peraga caleg.

Menurut dia, beberapa pengaduan diajukan langsung oleh caleg yang alat peraganya jadi korban perusakan dan penurunan.

”Salah satunya caleg di Kabupaten Mandailing Natal yang alat peraganya diturunkan,” katanya sambil menambahkan, vandalisme dan perusakan alat peraga tidak semata-mata dilakukan caleg pesaing, tetapi juga oleh masyarakat.

Akan sampai pemilu

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara Ridwan Rangkuti mengungkapkan, aksi anarkisme caleg dan parpol ini memang dipicu keputusan MK tentang suara terbanyak.

Menurut dia, kecurangan ini akan terus berlangsung sampai hari pemungutan suara karena konsekuensi putusan MK membawa beberapa ketidakjelasan.

”Kalau dengan putusan MK ini kan berarti, sistem perolehan suara menggunakan sistem distrik, tetapi daerah pemilihannya menggunakan sistem proporsional. Ini yang menimbulkan keruwetan dan bukan tak mungkin terjadi politik uang di tingkat struktural KPU daerah,” ujarnya.

Dia menyebutkan, caleg yang sebelumnya mendapat nomor urut satu akan tetap berusaha terpilih dengan mekanisme suara terbanyak ini. Salah satunya dengan berbuat curang melalui struktur KPU di daerah, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

Mekanisme pengawasan

Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga Daniel Sparingga mengatakan, proses menuju rivalitas tidak sehat itu sedang terjadi, kendati awalnya partai bisa berharap mendulang suara sebanyak mungkin dengan mendorong para kader bekerja keras.

Setiap parpol, lanjutnya, harus melengkapi diri dengan mekanisme pengawasan yang memastikan seluruh etika kampanye dipenuhi kader di masing-masing daerah pemilihan. Dengan begitu, bisa dihindarkan rivalitas tidak sehat yang menimbulkan konflik dan merugikan partai sendiri.

Beberapa parpol sudah membuat kode etik dan beberapa lainnya masih menyiapkan. Partai Golkar dan PDI-P sudah menyiapkan sejak beberapa waktu lalu.

Adapun PKB membentuk dewan kehormatan yang terdiri atas dewan syuro yang tidak ikut mencalonkan diri. PPP juga segera menyiapkan kode etik.

Sejumlah pengurus partai politik di Kabupaten Jombang menguraikan, sejumlah mekanisme internal untuk mengatasi kemungkinan persaingan tidak sehat antarsesama caleg dalam partai mereka.

Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Jombang Bahana Bela Binanda menyebutkan, partainya menetapkan kebijakan segmentasi bagi setiap caleg yang akan bertarung.

”Setiap caleg kami yang bertarung mempunyai segmentasi massa sendiri-sendiri, seperti segmen petani, buruh, dan sebagainya. Jika terjadi beberapa caleg bertarung di segmen yang sama, kami tentukan pembagian wilayahnya,” kata Bahana.

Bagi Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) Jombang Aan Anshori, sejumlah langkah sebetulnya bisa diambil Panwas dan partai politik untuk mengantisipasi konflik.

”Ini adalah pertarungan para pemodal, siapa pun yang akan jadi, dialah yang memiliki modal cukup besar untuk kampanye. Karena itu, Panwas mesti mengawasi rekening para caleg untuk mengetahui dari mana dana kampanye itu berasal. Selain itu, partai politik harusnya punya regulasi internal untuk menjamin persaingan sehat antarsesama caleg,” kata Aan.

Adapun dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Ahmad Sabiq SIP MA, Minggu, menyebutkan, putusan MK membuat caleg bernomor ”sepatu” merasa memiliki peluang sehingga berani bersaing lebih keras untuk mendapatkan suara.

”Bagi yang mempunyai dana besar, mereka bisa memasang alat peraga di mana-mana. Bagi yang tidak, tapi sudah terkenal, terpaksa juga memasang tapi tak banyak. Mereka memanfaatkan jaringan mereka,” kata Sabiq.

Dengan kata lain, menurut Sabiq, para ”caleg jadi” saat ini merasa kurang aman sehingga mereka yang semula ongkang-ongkang, kini mau tidak mau harus bekerja keras.

Tak pelak, perang spanduk, baliho, pamflet, dan poster pun terjadi di mana-mana. Meskipun demikian, menurut Sabiq, pemasangan atribut kampanye tidak menjamin elektabilitas.

”Responden cenderung akan memilih caleg yang mereka kenal dan ketahui,” katanya. (BIL/INA/INK/HAN)

Faksi Pro-Sultan Goyang Kalla

"Sebagian (fungsionaris Partai Golkar) sudah mendua."

JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dinilai terancam kehilangan dukungan di kalangan internal partai untuk maju sebagai kandidat pada pemilu presiden. Sebagian faksi di kalangan internal partai menggeser dukungan mereka kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon presiden. "Sebagian (fungsionaris Partai Golkar) sudah mendua," kata Ketua Partai Golkar Anton Lesiangi ketika dihubungi kemarin. 

Menurut Anton, Kalla masih ingin menjadi wakil presiden, meneruskan duetnya dengan Yudhoyono. Karena itu, kata dia, Kalla berkukuh menjalankan hasil rapat pimpinan nasional. Rapat Pimpinan Nasional IV Partai Golkar memutuskan penetapan calon presiden dilakukan pada rapat pimpinan nasional khusus setelah pemilu legislatif. 

Rapat Pimpinan Nasional IV Partai Golkar telah menyebutkan tujuh nomine kandidat yang diikutkan dalam survei internal partai. Selain Kalla, nomine lainnya di antaranya adalah Sultan Hamengku Buwono X, Fahmi Idris, Agung Laksono, Surya Paloh, dan Aburizal Bakrie. 

Penetapan calon setelah pemilihan legislator itu dinilai mempermulus langkah Kalla maju sebagai calon wakil presiden bersama Yudhoyono. Keputusan tak menggunakan konvensi, kata dia, merupakan cara menjegal kader Golkar bersaing dengan ketua umum. Padahal, kata dia, Sultan potensial maju sebagai calon presiden. Dalam berbagai survei, Sultan memiliki popularitas lebih tinggi sebagai calon presiden dibanding Kalla. 

Menurut Anton, rencana Kalla maju sebagai wakil presiden didukung kader Golkar seperti Rully Chairul Azwar dan Muladi. Meski demikian, sejumlah pengurus daerah menginginkan Kalla menjadi calon presiden, seperti Kalimantan Timur. Ketua Golkar Kalimantan Timur Mahyudin menganggap Kalla mempunyai kapasitas karena dinilai sudah berhasil sebagai Wakil Presiden Indonesia. 

Namun, Mahyudin memilih figur kedua pada Sri Sultan Hamengku Buwono X. "Sultan juga bagus sebagai figur internal Golkar daripada dari partai lain," kata dia. 

Di luar pendukung Kalla, faksi lain berambisi menjadi ketua umum atau tak mendukung langkah Kalla. Anton mencontohkan Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh dan Sultan, yang sering bertemu dengan petinggi PDI Perjuangan. Faksi yang tak mendukung Kalla, kata dia, mendesak agar penetapan calon presiden dipercepat. Mereka meminta rapat konsultasi Partai Golkar pertengahan Februari merekomendasikan percepatan pengumuman nama calon. 

Setelah masuknya Paloh dan Sultan dalam bursa wakil presiden PDI Perjuangan, sejumlah kader Partai Golkar meminta rapat konsultasi pertengahan Februari ini membahas percepatan penetapan calon presidennya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono merupakan salah satu di antaranya. 

Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengakui adanya desakan percepatan pengumuman ini. "Desakan sudah datang dari DPD, ada beberapa bahkan sudah mendesak," kata Priyo di gedung MPR/DPR kemarin.KURNIASIH BUDI | EKO ARI WIBOWO | SG WIBISONO