Pengajuan Capres PKS Layak Ajukan Calon Presiden

Selasa, 24 Februari 2009 | 00:15 WIB

Jakarta, Kompas - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyatakan dirinya siap melaksanakan tugas berat partai, termasuk diajukan sebagai calon presiden. Karena itu, jangan dulu divonis seolah-olah PKS akan kalah sebelum bertanding sehingga hanya layak mengajukan calon wakil presiden.

”Saya siap melaksanakan amanah partai,” kata Hidayat di Gedung MPR, Jakarta, Senin (23/2). Namun, sebagai kader, ia juga siap jika PKS memutuskan mendukung atau mengajukan calon presiden (capres) lain. Selain dirinya, capres dari PKS bisa saja Presiden PKS Tifatul Sembiring.

Menurut Hidayat, bukan tidak mungkin PKS bisa mengajukan capres pada Pemilu 2009, bukan hanya calon wapres. ”Kalau melihat tren pemilihan gubernur di Jawa Timur, kita melihat fakta baru. Jatim itu basis Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Nahdlatul Ulama, tetapi mereka kalah. Yang menang koalisi partai menengah, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan PKS, yang mengusung Soekarwo-Saifullah Yusuf,” paparnya.

Dia yakin fenomena di Jatim bisa menyebar pada pemilu mendatang. Bila hal itu terjadi, akan dihadirkan peta politik yang sama sekali baru di Indonesia.

Hidayat menjelaskan, bila PKS mengajukan capres, koalisi yang dibangun pasti melibatkan partai yang akan memperkokoh kesuksesan pemerintahan, yaitu koalisi partai religius nasionalis atau nasionalis religius. PKS sudah terbiasa berkoalisi dengan beragam partai dalam pemilihan kepala daerah.

Sultan protes

Secara terpisah, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bachtiar Effendy, Senin, menyatakan, setelah Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla siap menjadi capres, diikuti Hidayat dari PKS, persaingan calon wapres menjadi sangat menarik. Apalagi jika berani dimunculkan pasangan calon yang tidak terpengaruh mitos Jawa-luar Jawa atau sipil-militer.

”Siapa yang bakal menjadi cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan Megawati Soekarnoputri,” kata Bachtiar.

Di Jakarta, Senin, Sultan Hamengku Buwono X mengharapkan kesiapan Jusuf Kalla tidak dimaknai seolah-olah Partai Golkar telah menetapkan capres yang akan diusungnya. Karena itu, fungsionaris Partai Golkar diminta konsisten dengan mekanisme penjaringan capres yang disepakati dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas).

Menurut Sultan, pada Rapimnas Golkar 2008 dinominasikan tujuh nama untuk menjadi bakal capres. Penjaringan nama capres itu dilanjutkan dengan survei pada Maret dan April 2009.(sut/ina/mam)

Sultan Siap Tinggalkan Golkar

Prabowo bergerilya di basis Nahdlatul Ulama.

JAKARTA - Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap bisa tetap maju sebagai calon presiden lewat Partai Golkar. Wakil Ketua Dewan Penasihat Golkar itu juga mengaku telah melobi dan melakukan silaturahmi ke sejumlah pengurus Golkar di daerah. Namun, jika namanya tak masuk dalam penjaringan calon presiden dari Golkar, Sultan siap maju dari partai lain.

"Kalau memang ada partai lain yang mau mengusung dan dia dapat 20 persen, ya, saya maju lewat situ," kata Sultan saat ditemui wartawan di kediamannya di Menteng kemarin. Namun, ihwal nama partai lain yang akan dijadikan kendaraan politik, ia tak mau menyebutkan. "Itu rahasia yang tidak mungkin saya publish," kata Sultan.

Terkait dengan bursa calon presiden dari Golkar, Sultan juga telah meminta fungsionaris Golkar menjelaskan kepada publik bahwa Golkar belum melakukan penetapan. Sebab, saat ini seolah-olah Golkar sudah menetapkan Jusuf Kalla sebagai calon presiden. "Jangan ada satu pihak yang mendominasi seolah pemilihan (penjaringan calon presiden) sudah selesai," kata Sultan.

Penetapan calon presiden dari Golkar, Sultan melanjutkan, tetap harus melalui mekanisme penjaringan dan survei. Penetapan satu kandidat tanpa melalui penjaringan dinilai menafikan hak kandidat calon presiden lain dari Golkar. "Soal nanti yang menang kader Golkar lain, itu konsekuensi," katanya.

Saat ini Golkar sedang melakukan penjaringan nama-nama calon presiden. Nama-nama kandidat diusulkan dari daerah, lalu tujuh nama terbanyak yang diusulkan daerah akan disurvei. Penetapan perihal siapa kandidat yang akan diusung akan diputuskan dalam rapat pimpinan nasional. "Jangan seolah-olah Jusuf Kalla sudah pasti akan jadi dicalonkan," kata Sultan.

Sementara itu, calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subiyanto, mulai bergerilya di basis kaum nahdliyin atau anggota Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur. Menurut jadwal yang didapat Tempo, Prabowo akan menemui sejumlah kiai dan pengurus NU di Jawa Timur dan Madura hingga Rabu mendatang.

Di Jember, kemarin, Prabowo meletakkan batu pertama pembangunan gedung perpustakaan Balai Latihan dan Pendidikan Nahdlatul Ulama di Jalan Tampak Siring, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember. Di antara sejumlah kiai NU yang hadir dalam acara itu, salah satunya adalah KH Muhyidin Abdus Shomad, Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember.

Pada kesempatan itu Prabowo juga menyatakan akan memberikan bantuan untuk pembangunan dan fasilitas perpustakaan di sana. "Saya hanya ingin membantu, atas nama almarhum bapak saya," kata Prabowo.

Di hadapan ratusan orang dan para kiai NU, bekas Komandan Jenderal Kopassus itu mengaku berkeliling di kantong-kantong nahdliyin dengan niat meminta restu. Permintaan itu terkait dengan pencalonan dirinya sebagai presiden dalam pemilihan mendatang. "Saya kulonuwun sama para kiai sebagai tokoh dan panutan masyarakat banyak," kata Prabowo. DWI RIYANTO | MAHBUB DJUNAIDY | DWI WIYANA

Hidayat Merasa Direndahkan

Ia menilai usulan itu hanya sikap pribadi kader PKS.

JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, menganggap wacana yang menduetkan dirinya sebagai calon wakil presiden dengan calon presiden dari partai lain telah merendahkan partainya. "Pemilihan (legislatif) belum dimulai, tapi PKS sudah divonis hanya jadi calon wakil presiden," katanya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

Ia tak menunjuk langsung pihak yang ditudingnya telah merendahkan PKS. Sebab, wacana tentang duet Hidayat dengan Jusuf Kalla, yang disokong para pengurus daerah Partai Golkar sebagai calon presiden, justru disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta.

Anis mengatakan pasangan Kalla-Hidayat memenuhi kriteria yang dipakai PKS, karena merupakan kombinasi tokoh asal Jawa dan luar Jawa. Keduanya juga dianggap pas sebagai simbol tokoh beraliran nasionalis dan Islam. “Golkar-PKS itu nasionalis-Islam. Kami masih berpegang pada parameter itu,” ujarnya.

Menurut Anis, duet Kalla-Hidayat akan menjadi pasangan tangguh untuk membendung laju Susilo Bambang Yudhoyono. “Kedua pasangan akan sama-sama kuat.”

Hidayat, yang juga menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, menegaskan hingga kini PKS belum resmi mengusung calon presiden atau wakil presiden dalam pemilu nanti. “Bukan mustahil perolehan suara PKS signifikan, sehingga bisa mengusung calon presiden sendiri.”

Mantan Presiden PKS ini menilai gagasan menduetkan dirinya dengan Kalla hanyalah usulan pribadi, dan bukan sikap resmi partai. Bahkan, kata Hidayat, namanya juga kerap disandingkan dengan para calon presiden seperti Yudhoyono atau Megawati Soekarnoputri.

Padahal, ia melanjutkan, “Di PKS, keputusan tentang calon presiden bukan keputusan pribadi." Hidayat mengaku siap maju dalam bursa pencalonan hanya jika partainya memberikan amanat untuk itu.

Karena itu, ia mempersilakan partai-partai lain yang ingin menggandeng kader PKS menghubungi Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi partai. Lembaga inilah yang berwenang memutuskan.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Zulkiflimansyah menegaskan partainya akan mengajukan Hidayat Nur Wahid sebagai calon presiden bila perolehan suara pemilu lebih dari 20 persen. “Ada beberapa hal yang harus dikaji dari opsi-opsi yang ada,” katanya tentang kemungkinan lain yang akan ditempuh PKS.

Tentang usul pemasangan Hidayat sebagai wakil Kalla, Zulkiflimansyah mengatakan duet itu menarik karena kombinasi keduanya memenuhi unsur Jawa dan non-Jawa. “Opsi (duet) dengan SBY juga tak tertutup.”

Ia menambahkan, prinsipnya PKS membuka semua peluang sebelum kekuatan masing-masing partai terbukti melalui hasil pemilu legislatif. “Kami juga berkomunikasi dengan PDI Perjuangan, Demokrat, dan Golkar,” katanya. “Lihat nanti mana yang terbaik.”DWI RIYANTO AGUSTIAR | GUNANTO E.S | TOMI ARYANTO

Kalla Diminta Tetap Bersama Yudhoyono

"Kalau bongkar-bongkar, belum tentu koalisi lebih kuat."

JAKARTA--Dalam sepekan terakhir, peta politik menuju pemilihan presiden terus berubah. Setelah Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menyatakan siap bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah pengurus pusat partai beringin itu mengungkapkan hal sebaliknya. Mereka mendorong Kalla maju kembali mendampingi Yudhoyono dalam pemilihan presiden, Juli nanti.

"Kami mau menjaga kebijakan pemerintah agar tetap kukuh dan kuat," kata Ketua Pelaksana Harian I Badan Pemenangan Pemilu Golkar Burhanuddin Napitupulu setelah bertemu dengan Kalla di kantor Wakil Presiden kemarin. "Kami harus selesaikan dulu kebijakan pemerintah," dia menambahkan. Burhanuddin datang menemui Kalla bersama Ketua Pelaksana Harian II Badan Pemenangan Pemilu Firman Subagyo dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Muladi.

Menurut Burhanuddin, salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan bersama Kalla adalah bagaimana mencegah perluasan isu calon presiden dari Golkar. Dalam pertemuan dari pukul 16.30 hingga 17.30 itu, mereka mendiskusikan hal-hal teknis, "Agar isu pencalonan tidak dieksploitasi."

Mewakili kubu Yudhoyono, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga mengatakan koalisi pemerintahan saat ini sebaiknya dilanjutkan pada pemerintahan berikutnya. "Kalau bongkar-bongkar, belum tentu koalisi lebih kuat dan efektif," kata Anas.

Peta politik itu berbeda 180 derajat dari peta pada akhir pekan lalu. Jumat lalu, Kalla menyatakan siap berhadapan dengan Yudhoyono jika ditetapkan sebagai calon presiden dalam rapat pimpinan nasional khusus Golkar.

Kalla menyampaikan hal itu setelah menerima sejumlah pengurus daerah Golkar di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Kepada media, pengurus daerah Golkar yang datang menyatakan dukungannya agar Kalla maju sebagai calon presiden.

Begitu Kalla menyatakan siap maju, ajakan berkoalisi kepada Golkar datang dari partai lain. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, misalnya, tiba-tiba saja memunculkan paket Kalla-Hidayat Nur Wahid. Sebelum bertemu dengan Kalla kemarin, Burhanuddin pun sempat menyambut baik tawaran salah satu faksi di PKS itu.

Tapi, sebelum paket Kalla-Hidayat berkembang, Ahad malam lalu Yudhoyono mendadak mengundang Kalla ke rumahnya di Puri Cikeas, Bogor. Juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan kedua pemimpin bersepakat mengurangi kesalahpahaman dan melanjutkan pemerintahan hingga delapan bulan mendatang.

Bersamaan dengan upaya menghidupkan kembali duet Yudhoyono-Kalla, Lembaga Riset Informasi (LRI) kemarin mengumumkan hasil survei yang mendukung pasangan itu. Juru bicara LRI, Johan Silalahi, mengatakan 37,7 persen dari 1.890 responden di 33 provinsi memfavoritkan paket Yudhoyono-Kalla. Menurut survei ini, paket Yudhoyono-Kalla unggul tipis atas paket Megawati-Sultan Hamengku Buwono X (37,2 persen) dan Yudhoyono-Hidayat Nur Wahid (36,9 persen).Kurniasih Budi | Pramono | Eko Ari | Jajang

Siapa Kandidat Terkuat?

Survei dari Lembaga Riset Informasi di 33 provinsi terhadap 1.890 responden menunjukkan bahwa ada tiga opsi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kuat. Mereka adalah:

Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla 37,7%

Megawati-Sultan Hamengku Buwono X 37,2%

Susilo Bambang Yudhoyono-Hidayat Nur Wahid 36,9%

PKS Pasangkan Kalla dengan Hidayat

Kalla bertemu dengan Yudhoyono di Cikeas.

JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera memunculkan pasangan Jusuf Kalla-Hidayat Nur Wahid untuk maju dalam pemilihan presiden pada Juli nanti. PKS menawarkan pasangan ini hanya dua hari setelah Kalla menyatakan siap maju sebagai calon presiden.

"Itu salah satu opsi yang berkembang di PKS," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Pasangan Kalla-Hidayat, menurut Anis, memenuhi dua kriteria yang dipakai PKS dalam menjaring calon presiden dan wakilnya, yaitu kombinasi tokoh asal Jawa dengan luar Jawa serta kombinasi tokoh beraliran politik nasionalis dengan Islam. "Golkar-PKS itu nasionalis-Islam. Kami masih berpegang pada parameter itu," ujar Anis.

Anis menambahkan, di tubuh PKS juga muncul usulan memasangkan Megawati Soekarnoputri dengan Hidayat Nur Wahid. "Peluang untuk pasangan ini masih ada." Tapi, kata Anis, pasangan Mega-Hidayat tak memenuhi syarat Jawa-luar Jawa.

Menurut Anis, pasangan Kalla-Hidayat juga akan menjadi duet tangguh untuk membendung laju Susilo Bambang Yudhoyono, terutama jika Yudhoyono menggandeng wakil dari sosok yang berbasis dukungan di luar Jawa. "Kedua pasangan akan sama-sama kuat," kata Anis.

Partai Golkar menyambut baik tawaran PKS. Ketua Pelaksana Harian I Badan Pemenangan Pemilu Golkar Burhanuddin Napitupulu mengatakan Golkar bisa menggandeng PKS jika PDI Perjuangan dan Partai jadi memajukan calon presiden sendiri. "Jika calon presidennya SBY, Mega, dan JK, Golkar bisa menggandeng Hidayat," ujar Burhanuddin.

Senada dengan Anis, Burhanuddin mengatakan koalisi Kalla dengan Hidayat akan menghimpun suara yang signifikan. Alasan dia, PKS memiliki mesin politik yang efektif mendulang suara di perkotaan. Adapun Golkar punya mesin politik yang efektif di luar kota besar seperti Jakarta. "Kalau dikombinasikan, sangat menarik," kata dia.

Jumat lalu, Kalla menyatakan siap bersaing dengan Yudhoyono dalam perebutan kursi presiden. Sebelumnya, Kalla selalu mengatakan Golkar baru akan menetapkan calon presiden setelah melihat perolehan suara partai pada pemilihan legislatif April nanti.

Pernyataan Kalla itu memupus keinginan sebagian politikus Golkar untuk menyandingkan kembali Kalla dengan Yudhoyono. "Sekarang ada perubahan konstelasi politik di Golkar," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Ketua Dewan Penasihat Golkar, yang lebih dulu mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.

Tadi malam Kalla menemui Yudhoyono di rumah pribadinya di Puri Cikeas, Bogor. Juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng, mengatakan, dalam pertemuan 40 menit itu, kedua pemimpin sepakat mengurangi kesalahpahaman akibat dinamika internal di Partai Golkar dan Demokrat. Yudhoyono-Kalla pun berkomitmen untuk menjalankan roda pemerintahan hingga selesai delapan bulan mendatang. KURNIASIH B | CORNILLA D | B RURIT | JAJANG

Sultan Menilai Pencalonan Kalla Karena Berita

YOGYAKARTA -- Persaingan antara Jusuf Kalla dan Sri Sultan Hamengku Buwono X belum mereda. Setelah diultimatum Kalla beberapa waktu lalu, terakhir giliran Sultan menyindir Kalla. Menurut Sultan, Kalla menyatakan siap maju sebagai calon presiden karena dorongan pemberitaan media massa.

"Jika Pak JK jadi calon, itu kan hanya headline-nya (berita)," kata Sultan di Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu lalu. "Itu hanya untuk membangun image."

Menurut Sultan, pernyataan Kalla belum menjadi keputusan partai. Calon presiden Golkar baru ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional khusus, setelah pemilihan umum legislatif pada April nanti. "Jadi nggak ada logikanya kalau sekarang jadi calon presiden," ujar Sultan.

Jumat lalu, Kalla menyatakan siap bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono jika mendapatkan dukungan daerah. Sebelumnya, Kalla pun selalu menyatakan calon dari Golkar baru diputuskan setelah pemilu legislatif.

Seusai pertemuan di rumah dinas Kalla, Kamis lalu, sejumlah pengurus daerah Golkar memang menyatakan dukungan mereka terhadap Ketua Umum Golkar itu. Tapi pengurus daerah lainnya masih ada yang mendukung Sultan, yang juga Wakil Ketua Dewan Penasihat Golkar.

Karena sama-sama mendapat dukungan daerah, Sultan mengatakan siap bersaing dengan Kalla. Namun, jika rapat pimpinan nasional khusus Golkar memilih Kalla, Sultan tak keberatan. "Kalau keputusannya seperti itu, semua kader Golkar harus tunduk."

Ketegangan di antara kedua tokoh mencuat sejak Sultan menyatakan siap maju sebagai calon presiden pada acara Pisowanan Agung akhir Oktober tahun lalu. Sejak itu kubu Sultan telah bermanuver mencari dukungan ke berbagai daerah.

Sultan pun sempat merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sultan sudah dua kali bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Langkah Sultan ini membuat berang Kalla. Di sela-sela perjalanan ke Amerika, Kalla mengultimatum Sultan untuk memilih tetap bergabung di Golkar atau memilih PDI Perjuangan. Bernarda Rurit

Golkar Pastikan Usung Calon Presiden

“Tadi nggak ada nama lain, semua sudah sepakat JK.”

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar seluruh Indonesia akan mengusung calon presiden dalam pemilihan umum mendatang. Penegasan itu disampaikan setelah mereka bertemu di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga menjabat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, di Jalan Diponegoro 2, Jakarta, kemarin.

"Golkar akan mencalonkan presiden, bukan wakil presiden," kata Uu Rukmana, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, di kediaman Jusuf Kalla kemarin. Uu ditunjuk untuk mewakili 33 Ketua DPD Golkar seluruh Indonesia yang hadir di situ.

“Dari dulu Golkar tak pernah mencalonkan orang nomor dua," kata Ade Surapriatna, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, menambahkan, “Kita sepakat harus menghormati dari leluhur sampai sekarang untuk mencalonkan orang nomor satu."

Menurut Uu, Golkar di daerah yakin suara partainya akan memenuhi syarat undang-undang untuk mengajukan calon presiden. Perihal keinginan para ketua yang mereka sebut melambangkan keinginan Golkar Indonesia itu, kata Uu, “Jusuf Kalla menyambut baik.”

Dalam pertemuan itu, Uu melanjutkan, para Ketua Golkar daerah juga telah menyebut nama calon presiden yang akan diusung. Namun, hal itu baru dipastikan pada rapat pimpinan khusus setelah pemilu legislatif. "Kami sudah punya kesepakatan, tetapi tidak perlu diucapkan sekarang," kata Uu.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Golkar Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus terus terang mengaku akan mengusung sang ketua umum, Jusuf Kalla. "Ketua umum adalah lambang parpol. Maluku Utara sepakat JK," katanya. Sikap serupa disampaikan oleh Ketua DPD Lampung M. Alzier Dianis Thabrani dan Ketua DPD Jambi Zoerman Manaf.

Dalam pertemuan itu, Ahmad Hidayat menambahkan, sebenarnya sudah disepakati Jusuf Kalla sebagai calon presiden tunggal Partai Golkar. "Tadi nggak ada nama lain, semua sudah sepakat JK," katanya. Hal itu, kata Ahmad, sudah disampaikan langsung kepada Jusuf Kalla. Namun, Jusuf Kalla belum memberikan kepastian. "Beliau masih akan istikharah dulu,” kata Ahmad.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono memastikan pertemuan Ketua DPD Golkar dengan Jusuf Kalla bukan untuk menjegal tokoh tertentu. "Hanya menerima laporan saja," katanya di gedung DPR kemarin.

Menurut dia, adanya usulan pengurus daerah agar Golkar mengusung calon presiden menjadi indikasi berakhirnya duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. "Kalau (mengusung) calon presiden, tentu tidak bisa dipertahankan lagi yang seperti sekarang," katanya.

Sikap resmi partai saat ini, Agung melanjutkan, belum menetapkan apakah akan mengusung presiden atau cukup wakil presiden. Penetapan baru akan dilakukan dalam rapat pimpinan khusus setelah pemilihan legislatif. “Namun, pandangan daerah dalam rapat pimpinan nanti tak akan jauh berbeda dengan usulan lisan,” kata Agung. “Resminya tetap di rapimsus."

Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, tempat Yudhoyono berkiprah, mengaku tak terpengaruh oleh kesepakatan para Ketua DPD Golkar itu. "Kita menghormati keputusan itu," katanya kepada Tempo kemarin, "Sebagai partai besar, pastilah mereka menginginkan mengusung calon presiden." GUNANTO | DWI RIYANTO | DWI WIYANA