Pengajuan Capres PKS Layak Ajukan Calon Presiden

Selasa, 24 Februari 2009 | 00:15 WIB

Jakarta, Kompas - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyatakan dirinya siap melaksanakan tugas berat partai, termasuk diajukan sebagai calon presiden. Karena itu, jangan dulu divonis seolah-olah PKS akan kalah sebelum bertanding sehingga hanya layak mengajukan calon wakil presiden.

”Saya siap melaksanakan amanah partai,” kata Hidayat di Gedung MPR, Jakarta, Senin (23/2). Namun, sebagai kader, ia juga siap jika PKS memutuskan mendukung atau mengajukan calon presiden (capres) lain. Selain dirinya, capres dari PKS bisa saja Presiden PKS Tifatul Sembiring.

Menurut Hidayat, bukan tidak mungkin PKS bisa mengajukan capres pada Pemilu 2009, bukan hanya calon wapres. ”Kalau melihat tren pemilihan gubernur di Jawa Timur, kita melihat fakta baru. Jatim itu basis Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Nahdlatul Ulama, tetapi mereka kalah. Yang menang koalisi partai menengah, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan PKS, yang mengusung Soekarwo-Saifullah Yusuf,” paparnya.

Dia yakin fenomena di Jatim bisa menyebar pada pemilu mendatang. Bila hal itu terjadi, akan dihadirkan peta politik yang sama sekali baru di Indonesia.

Hidayat menjelaskan, bila PKS mengajukan capres, koalisi yang dibangun pasti melibatkan partai yang akan memperkokoh kesuksesan pemerintahan, yaitu koalisi partai religius nasionalis atau nasionalis religius. PKS sudah terbiasa berkoalisi dengan beragam partai dalam pemilihan kepala daerah.

Sultan protes

Secara terpisah, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bachtiar Effendy, Senin, menyatakan, setelah Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla siap menjadi capres, diikuti Hidayat dari PKS, persaingan calon wapres menjadi sangat menarik. Apalagi jika berani dimunculkan pasangan calon yang tidak terpengaruh mitos Jawa-luar Jawa atau sipil-militer.

”Siapa yang bakal menjadi cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan Megawati Soekarnoputri,” kata Bachtiar.

Di Jakarta, Senin, Sultan Hamengku Buwono X mengharapkan kesiapan Jusuf Kalla tidak dimaknai seolah-olah Partai Golkar telah menetapkan capres yang akan diusungnya. Karena itu, fungsionaris Partai Golkar diminta konsisten dengan mekanisme penjaringan capres yang disepakati dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas).

Menurut Sultan, pada Rapimnas Golkar 2008 dinominasikan tujuh nama untuk menjadi bakal capres. Penjaringan nama capres itu dilanjutkan dengan survei pada Maret dan April 2009.(sut/ina/mam)

Sosialisasi KPU "Berbahaya"

Dipertanyakan, Kecenderungan KPU Buat Aturan Tak Berdasar
Selasa, 27 Januari 2009 | 00:41 WIB 

Jakarta, Kompas - Langkah Komisi Pemilihan Umum bisa ”berbahaya kalau peraturan yang disosialisasikan justru berbeda dengan maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jika peraturan teknis yang dibuat KPU keliru dengan perumusan saat pembahasan Rancangan UU Pemilu, KPU bisa saja dianggap telah melanggar etika penyelenggara pemilu.

Saat silaturahim dengan perwakilan partai politik peserta Pemilu 2009 di Jakarta, Sabtu lalu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, antara lain, memaparkan tata cara penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR. Namun, sejumlah klausul yang dipaparkan teridentifikasi berbeda dengan ketentuan dalam UU No 10/2008.

Misalnya saja, Hafiz menguraikan tata cara pembagian kursi DPR dengan tanpa menyertakan ketentuan ambang batas perolehan suara untuk penghitungan kursi di DPR (parliamentary threshold) yang sampai saat ini secara legal masih berlaku. Juga klausul yang disebutkan Hafiz, bahwa ”Apabila parpol memperoleh sejumlah kursi sedangkan nama-nama calon anggota DPR tidak ada yang memperoleh suara sah, maka nama calon terpilih anggota DPR diambil dari nama calon pada DCT anggota DPR daerah pemilihan terdekat yang berbatasan secara geografis.”

Sampaikan yang benar

Mantan anggota Panitia Khusus RUU Pemilu, Agus Purnomo (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DI Yogyakarta), Senin (26/1) di Jakarta, menyebutkan, sosialisasi ala KPU berbahaya karena aturan yang dipaparkan berbeda dengan UU No 10/2008. Sebab, merupakan sosialisasi resmi, sewajibnya KPU menyampaikan ketentuan yang benar untuk menghindari penyebaran kesalahan ke semua tingkatan.

”Berbahaya, yang seperti ini bukan yang pertama dilakukan KPU. Bisa pelanggaran etika penyelenggara,” sebut Agus.

Secara terpisah, mantan Ketua Pansus Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar, Jawa Barat II) pun menilai KPU telah salah membuat aturan soal calon terpilih, jika pemilih hanya memberi tanda pada partai politik. Kursi yang diperoleh parpol bersangkutan tetap menjadi hak para calon parpol di daerah pemilihan itu, bukan seperti yang dipaparkan Hafiz pada Sabtu lalu.

Ferry juga mempertanyakan kecenderungan KPU membuat pengaturan yang tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan konflik.

Menurut Agus, KPU sejak awal memang harus menyiapkan ketentuan teknis. Langkah terdekat untuk mengantisipasi kesalahan serupa, KPU mestinya bersedia berkonsultasi dengan penyusun UU untuk menghindari kesalahan penafsiran.

Saat pertemuan Sabtu lalu, Sekretaris Jenderal Partai Merdeka Muslich Zainal Asikin sudah meminta KPU menjelaskan ketentuan teknis berikut simulasinya. Tanpa itu, paparan KPU tidak akan efektif. Hanya dengan forum yang lebih fokus dan waktunya memadai, penjelasan KPU akan lebih mudah dipahami oleh para peserta pemilu, terutama dari parpol. (dik)

Dukungan kepada Sultan Makin Menguat

Rabu, 28 Januari 2009

Solo, Kompas - Mayoritas Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri.

Sampai Selasa (27/1) malam, menurut sumber-sumber yang ditemui Kompas di Rapat Kerja Nasional PDI-P di Solo, sejumlah DPD mengonfirmasikan dukungan mereka kepada Sultan. Di antaranya adalah DPD Bali, Jawa Tengah, dan Banten. Sejumlah DPD di Indonesia bagian timur juga mengisyaratkan dukungan itu.

Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung ketika dikonfirmasi soal ini membenarkan adanya dukungan kepada Sultan. ”Memang dari pandangan informal. Untuk Indonesia bagian timur mayoritas itu mengusulkan Sultan,” paparnya, Selasa.

Akan tetapi, ada juga sejumlah daerah yang mencalonkan Prabowo Subianto, Hidayat Nur Wahid, Akbar Tandjung, Sutiyoso, dan Wiranto. DPD DKI Jakarta, misalnya, kemungkinan akan mengusulkan mantan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

Dalam rakernas tersebut, selain Sultan, hadir pula Syafii Ma’arif, Akbar Tandjung, Sutiyoso, dan Ryamizard Ryacudu. Adapun Prabowo, Hidayat Nur Wahid, dan Wiranto tidak hadir.

Belum jawab

Walau sejumlah nama calon wapres telah mencuat, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan, secara pribadi dirinya belum bisa menjawab siapa yang akan mendampinginya sebagai calon wapres.

Namun, Megawati dalam keterangan pers mengatakan, nama bisa saja muncul dalam rakernas. ”Tetapi, apakah akan diputuskan atau belum, bergantung dari proses rakernas ini,” paparnya.

Setidaknya dalam rakernas tersebut dilakukan pembahasan mengenai calon wapres dari PDI-P dan hasilnya akan disampaikan pada penutupan rakernas. ”Jadi, kalau sekarang ditanya bertubi-tubi siapa yang jadi calon wapres saya, kan semua juga tahu, yang datang ke sini tidak ada satu pun loh yang mempunyai keinginan jadi calon wapres,” ujarnya.

Menurut Megawati, semua tokoh partai yang datang menghadiri pembukaan rakernas menyatakan dirinya adalah capres. ”Dan, mereka datang sebagai tamu terhormat di PDI-P ini, dan memang kami undang,” lanjutnya.

Ditanya soal kesiapannya menjadi calon wapres mendampingi Megawati, Sultan belum memberi kepastian. Hal senada disampaikan Sutiyoso. Ia pun belum memberi kepastian.

Sikap Sultan dan Sutiyoso itu berbeda dengan sikap Akbar. Ia memberi isyarat siap mendampingi Megawati dalam Pemilu Presiden 2009. ”Kalau saya nyatakan secara resmi, belum saat ini. Tapi, sebagai pejuang dan bergerak di bidang organisasi, partai politik, dan dalam pemerintahan sekian lama, saya siap mengabdi pada bangsa dan negara bila ada kesempatan,” kata Akbar.

Pada Pemilu 2004 Akbar bersama Megawati membangun Koalisi Kebangsaan. (SUT/SON)