Megawati Ragu Sultan Mundur

"Kalau ketokohannya belum nomor satu, kami harus realistis," kata Surya Paloh.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri ragu Sri Sultan Hamengku Buwono X mundur dari bursa calon presiden apabila kalah populer dalam survei internal Partai Golkar.

"Apakah statement Sultan itu terbuka atau tidak," kata Megawati di Jakarta kemarin. "Saya waktu Rakernas (Rapat Kerja Nasional) bertemu dengan beliau, maka dengan adanya pernyataan itu saya akan mengkonfirmasikan kepada beliau juga."

Rapat Kerja Nasional III di Solo pada akhir Januari lalu sebelumnya menyebut Sultan sebagai kandidat terkuat pendamping Megawati untuk diusung sebagai pasangan calon oleh PDI Perjuangan. Selain Sultan, PDI Perjuangan memiliki nama lain, yakni Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Surya Paloh, dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Megawati menegaskan bahwa terbuka kesempatan calon wakil presiden lain di luar tokoh yang dimunculkan dalam rapat kerja di Solo, Jawa Tengah. "Kami terbuka bagi yang mau mencalonkan cawapres (calon wakil presiden)," kata Megawati. "Tidak hanya yang tersebut (kandidat kuat)."

Selain "ditimang" PDI Perjuangan, Sultan tetap berusaha maju sebagai calon presiden lewat Partai Golkar. Dia menyatakan siap bersaing dengan tokoh Golkar lain dalam penjaringan partai tersebut. Namun, Sultan menyatakan siap mundur dari bursa calon presiden Golkar apabila kalah populer dalam survei internal.

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh mengatakan setiap kandidat di internal Partai Golkar memiliki kesempatan sama dalam penjaringan, termasuk Sri Sultan Hamengku Buwono X. Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar tak berhak memveto atau privilese untuk lebih diunggulkan dibanding kandidat lainnya.

Sesuai dengan keputusan, kata dia, Golkar menjaring nama dari daerah-daerah. Setelah nama-nama itu dikumpulkan, akan dilakukan survei. "Siapa pun nama yang berhasil keluar akan didukung penuh oleh partai," kata dia. "Kalau ketokohan (calon internal)-nya belum di posisi nomor satu, kita harus realistis." EKO ARI | DWI RIYANTO | AQIDA S

Siap Hadiri Ciganjur II

JAKARTA - Megawati menyatakan mempertimbangkan hadir dalam pertemuan bersama tiga tokoh lain di kediaman Abdurrahman Wahid alis Gus Dur di Ciganjur, Jakarta. "Akan saya pertimbangkan," kata dia kemarin. Acara digagas untuk mempertemukan kembali empat tokoh, yakni Megawati, Amien Rais, Abdurrahman Wahid, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sang penggagas, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufiq Kiemas, menyatakan optimistis keempat tokoh itu bersedia datang. "Untuk kebaikan bangsa ini masak tidak mau," kata dia. Taufiq menjelaskan bahwa pertemuan Ciganjur II akan berlangsung dalam waktu dekat.

"Mungkin pertemuannya minggu-minggu ini," katanya di sela acara peluncuran buku Jembatan Kebangsaan di gedung MPR/DPR. Agendanya, kata dia, "Ngobrol-ngobrol saja dulu."

Pertemuan serupa pernah dilakukan keempatnya pada masa pemerintahan B.J. Habibie, yang kemudian melahirkan maklumat Ciganjur. Yenny Wahid, putri Abdurrahman Wahid, mengatakan pertemuan Ciganjur jilid II akan berlangsung di rumahnya. "Kami masih mencari waktu yang fixed," kata Yenny. Pertemuan hanya membahas wacana kebangsaan. DWI RIYANTO A | EKO ARI W

Konflik Kalla-Sultan Membelah Golkar

Lima kelompok bersaing berebut pengaruh.

JAKARTA -- Pertentangan antarkubu di Partai Golkar semakin mendekati titik didih. Keadaan itu, selain dipicu oleh dihapusnya sistem konvensi untuk menetapkan calon presiden, karena pertentangan antara Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla dan Wakil Ketua Dewan Penasihat Golkar Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Politikus Golkar, Anton Lesiangi, mengatakan pertentangan antara Jusuf Kalla dan Sri Sultan kian memperuncing perkubuan itu.

Menurut Anton, saat ini makin banyak petinggi Golkar yang merapat ke Sri Sultan. Kelompok ini pun mendesak agar Golkar segera menetapkan Sri Sultan sebagai calon presiden. "Mereka meminta sebelum pemilihan legislatif harus sudah diputuskan," kata Anton.

Kelompok yang merapat ke Sultan itu, menurut Anton, bahkan ada yang sudah mengincar posisi menteri jika Sultan terpilih.

Namun, Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono membantah tudingan adanya perpecahan di tubuh partai beringin itu. Fakta bahwa hingga kini Golkar belum menetapkan calon presiden, menurut Agung, bukan karena di tubuh partai itu ada perpecahan.

Yang terjadi, kata Agung, Golkar ingin mempertimbangkan calon presiden lebih matang. "Supaya tidak terjadi distorsi pada kepemimpinan saat ini," ujar Agung di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Cianjur, Rabu malam lalu.

Namun, sumber-sumber di Partai Golkar menerangkan hal berbeda dari pernyataan Agung. Menurut mereka, perkubuan di Golkar lebih ruwet dari sekadar pertentangan kubu Kalla dengan kubu Sultan.

Beberapa sumber menyebutkan, setidaknya ada lima kubu yang sedang bersaing. Kubu pertama diisi oleh klan politikus Makassar, baik mereka yang aktif di partai maupun mereka yang jadi pengusaha. Kubu ini juga diisi politikus Golkar yang mendapat posisi strategis di Dewan Perwakilan Rakyat dan di Kabinet Indonesia Bersatu.

Kubu kedua diisi oleh anggota Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat, tapi tidak mendapat posisi strategis. "Mereka termasuk orang parlemen yang kecewa terhadap Kalla," kata sumber Tempo.

Kubu ketiga diisi oleh orang Golkar lama yang aktif di partai dan masih loyal terhadap mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung. Di partai, orang-orang ini sekarang posisinya tidak menempati kursi strategis.

Kubu keempat, sebagian besar berisi pengusaha nasional di luar geng Makassar. Kubu ini pernah mengusulkan Aburizal Bakrie mengikuti pencalonan Ketua Umum Partai Golkar 2009.

Adapun kubu terakhir berisi orang-orang di jajaran Dewan Penasihat Golkar dan sebagian kecil pengusaha dari luar Bugis. Kutub inilah yang paling aktif mendorong Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Dwi Riyanto | Deden Abdul Aziz | Kurniasih Budi | Anton Aprianto

Kalla Ultimatum Sultan

Dia harus memilih: Golkar atau PDI Perjuangan.

Washington, DC -- Dari jarak lebih dari 13 ribu kilometer, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengultimatum Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ia meminta Sultan memperjelas posisinya berkaitan dengan manuvernya bergandengan dengan Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan presiden.

"Kalau sudah pasti, dia harus memilih salah satu, pakai kendaraan Golkar atau PDI Perjuangan," kata Kalla kepada Tempo di Wisma Duta RI di Washington, DC, Amerika Serikat, Rabu siang waktu setempat. "Jangan pakai dua-duanya, itu namanya tidak etis dalam fatsoen politik."

Soal Sultan mau berpasangan dengan siapa pun, bagi Kalla tak jadi masalah. "Setiap orang punya hak untuk dipilih dan memilih, biarin saja." Tapi, Kalla memperingatkan, kalau memang mau maju dari partai lain, Sultan jangan memakai Golkar sebagai kendaraan politik. "Kalau sudah dicalonkan partai lain, ya, jangan ke Golkar," ujar Kalla.

Sejauh ini Golkar belum menetapkan calon presidennya. Sejak September tahun lalu, Golkar memutuskan tak akan memakai mekanisme konvensi (pemilihan dalam internal partai) untuk menjaring calon presiden.

Ditutupnya mekanisme konvensi membuat sejumlah kader Golkar mencari jalur alternatif. Salah seorang dari mereka adalah Sultan. Pada 28 Oktober lalu, Sultan mendeklarasikan diri akan maju sebagai calon presiden. Sultan pun bermanuver. Dia, misalnya, dua kali bertemu dengan Megawati. Akhir Januari lalu, paket Mega-Buwono pun muncul ke permukaan.

Sejak itu hubungan antara Sultan dan para petinggi Golkar memanas. Ketua DPP Golkar Bidang Hukum Muladi, misalnya, menuduh Sultan membelot dari partai. Usul pemecatan Sultan pun terlontar.

"Itu jealous (cemburu) saja," kata Sultan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, kemarin. Menurut Sultan, pencalonan dirinya oleh partai lain tak bisa dijadikan alasan pemberian sanksi. "Beliau (Jusuf Kalla) dulu juga maju bukan dari Golkar," kata Sultan. WAHYU MURYADI | DWI RYANTO AGUSTIAR | JAJANG

Kutipan

Jusuf Kalla (Ketua Umum Partai Golkar)
"Kalau mau maju dari partai lain, Sultan jangan memakai Golkar sebagai kendaraan politik."

Sri Sultan Hamengku Buwono X (anggota Dewan Penasihat Golkar)
"Itu jealous (cemburu) saja. Beliau (Jusuf Kalla) dulu juga maju bukan dari Golkar."

Persaingan Antarcaleg Menjurus Anarki

Selasa, 3 Februari 2009 | 01:43 WIB

Medan, Kompas - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara menilai, persaingan antarcalon anggota legislatif di beberapa kabupaten/kota telah menjurus anarki.

Caleg tak segan untuk saling menurunkan spanduk dan alat peraga milik pesaingnya, tetapi juga menebar fitnah untuk menjatuhkan kredibilitas pesaing di mata pemilih.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara Ikhwaluddin Simatupang mengungkapkan, berdasarkan temuan Panwas di beberapa kabupaten/kota di Sumut, kecenderungan anarkisme ini muncul karena caleg dituntut meraih suara terbanyak agar terpilih, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Panwas Sumut, kata Ikhwaluddin, telah menerima sekitar 50 pengaduan terkait dengan aksi-aksi anarki yang merusak alat peraga caleg.

Menurut dia, beberapa pengaduan diajukan langsung oleh caleg yang alat peraganya jadi korban perusakan dan penurunan.

”Salah satunya caleg di Kabupaten Mandailing Natal yang alat peraganya diturunkan,” katanya sambil menambahkan, vandalisme dan perusakan alat peraga tidak semata-mata dilakukan caleg pesaing, tetapi juga oleh masyarakat.

Akan sampai pemilu

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara Ridwan Rangkuti mengungkapkan, aksi anarkisme caleg dan parpol ini memang dipicu keputusan MK tentang suara terbanyak.

Menurut dia, kecurangan ini akan terus berlangsung sampai hari pemungutan suara karena konsekuensi putusan MK membawa beberapa ketidakjelasan.

”Kalau dengan putusan MK ini kan berarti, sistem perolehan suara menggunakan sistem distrik, tetapi daerah pemilihannya menggunakan sistem proporsional. Ini yang menimbulkan keruwetan dan bukan tak mungkin terjadi politik uang di tingkat struktural KPU daerah,” ujarnya.

Dia menyebutkan, caleg yang sebelumnya mendapat nomor urut satu akan tetap berusaha terpilih dengan mekanisme suara terbanyak ini. Salah satunya dengan berbuat curang melalui struktur KPU di daerah, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

Mekanisme pengawasan

Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga Daniel Sparingga mengatakan, proses menuju rivalitas tidak sehat itu sedang terjadi, kendati awalnya partai bisa berharap mendulang suara sebanyak mungkin dengan mendorong para kader bekerja keras.

Setiap parpol, lanjutnya, harus melengkapi diri dengan mekanisme pengawasan yang memastikan seluruh etika kampanye dipenuhi kader di masing-masing daerah pemilihan. Dengan begitu, bisa dihindarkan rivalitas tidak sehat yang menimbulkan konflik dan merugikan partai sendiri.

Beberapa parpol sudah membuat kode etik dan beberapa lainnya masih menyiapkan. Partai Golkar dan PDI-P sudah menyiapkan sejak beberapa waktu lalu.

Adapun PKB membentuk dewan kehormatan yang terdiri atas dewan syuro yang tidak ikut mencalonkan diri. PPP juga segera menyiapkan kode etik.

Sejumlah pengurus partai politik di Kabupaten Jombang menguraikan, sejumlah mekanisme internal untuk mengatasi kemungkinan persaingan tidak sehat antarsesama caleg dalam partai mereka.

Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Jombang Bahana Bela Binanda menyebutkan, partainya menetapkan kebijakan segmentasi bagi setiap caleg yang akan bertarung.

”Setiap caleg kami yang bertarung mempunyai segmentasi massa sendiri-sendiri, seperti segmen petani, buruh, dan sebagainya. Jika terjadi beberapa caleg bertarung di segmen yang sama, kami tentukan pembagian wilayahnya,” kata Bahana.

Bagi Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) Jombang Aan Anshori, sejumlah langkah sebetulnya bisa diambil Panwas dan partai politik untuk mengantisipasi konflik.

”Ini adalah pertarungan para pemodal, siapa pun yang akan jadi, dialah yang memiliki modal cukup besar untuk kampanye. Karena itu, Panwas mesti mengawasi rekening para caleg untuk mengetahui dari mana dana kampanye itu berasal. Selain itu, partai politik harusnya punya regulasi internal untuk menjamin persaingan sehat antarsesama caleg,” kata Aan.

Adapun dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Ahmad Sabiq SIP MA, Minggu, menyebutkan, putusan MK membuat caleg bernomor ”sepatu” merasa memiliki peluang sehingga berani bersaing lebih keras untuk mendapatkan suara.

”Bagi yang mempunyai dana besar, mereka bisa memasang alat peraga di mana-mana. Bagi yang tidak, tapi sudah terkenal, terpaksa juga memasang tapi tak banyak. Mereka memanfaatkan jaringan mereka,” kata Sabiq.

Dengan kata lain, menurut Sabiq, para ”caleg jadi” saat ini merasa kurang aman sehingga mereka yang semula ongkang-ongkang, kini mau tidak mau harus bekerja keras.

Tak pelak, perang spanduk, baliho, pamflet, dan poster pun terjadi di mana-mana. Meskipun demikian, menurut Sabiq, pemasangan atribut kampanye tidak menjamin elektabilitas.

”Responden cenderung akan memilih caleg yang mereka kenal dan ketahui,” katanya. (BIL/INA/INK/HAN)

Faksi Pro-Sultan Goyang Kalla

"Sebagian (fungsionaris Partai Golkar) sudah mendua."

JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dinilai terancam kehilangan dukungan di kalangan internal partai untuk maju sebagai kandidat pada pemilu presiden. Sebagian faksi di kalangan internal partai menggeser dukungan mereka kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon presiden. "Sebagian (fungsionaris Partai Golkar) sudah mendua," kata Ketua Partai Golkar Anton Lesiangi ketika dihubungi kemarin. 

Menurut Anton, Kalla masih ingin menjadi wakil presiden, meneruskan duetnya dengan Yudhoyono. Karena itu, kata dia, Kalla berkukuh menjalankan hasil rapat pimpinan nasional. Rapat Pimpinan Nasional IV Partai Golkar memutuskan penetapan calon presiden dilakukan pada rapat pimpinan nasional khusus setelah pemilu legislatif. 

Rapat Pimpinan Nasional IV Partai Golkar telah menyebutkan tujuh nomine kandidat yang diikutkan dalam survei internal partai. Selain Kalla, nomine lainnya di antaranya adalah Sultan Hamengku Buwono X, Fahmi Idris, Agung Laksono, Surya Paloh, dan Aburizal Bakrie. 

Penetapan calon setelah pemilihan legislator itu dinilai mempermulus langkah Kalla maju sebagai calon wakil presiden bersama Yudhoyono. Keputusan tak menggunakan konvensi, kata dia, merupakan cara menjegal kader Golkar bersaing dengan ketua umum. Padahal, kata dia, Sultan potensial maju sebagai calon presiden. Dalam berbagai survei, Sultan memiliki popularitas lebih tinggi sebagai calon presiden dibanding Kalla. 

Menurut Anton, rencana Kalla maju sebagai wakil presiden didukung kader Golkar seperti Rully Chairul Azwar dan Muladi. Meski demikian, sejumlah pengurus daerah menginginkan Kalla menjadi calon presiden, seperti Kalimantan Timur. Ketua Golkar Kalimantan Timur Mahyudin menganggap Kalla mempunyai kapasitas karena dinilai sudah berhasil sebagai Wakil Presiden Indonesia. 

Namun, Mahyudin memilih figur kedua pada Sri Sultan Hamengku Buwono X. "Sultan juga bagus sebagai figur internal Golkar daripada dari partai lain," kata dia. 

Di luar pendukung Kalla, faksi lain berambisi menjadi ketua umum atau tak mendukung langkah Kalla. Anton mencontohkan Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh dan Sultan, yang sering bertemu dengan petinggi PDI Perjuangan. Faksi yang tak mendukung Kalla, kata dia, mendesak agar penetapan calon presiden dipercepat. Mereka meminta rapat konsultasi Partai Golkar pertengahan Februari merekomendasikan percepatan pengumuman nama calon. 

Setelah masuknya Paloh dan Sultan dalam bursa wakil presiden PDI Perjuangan, sejumlah kader Partai Golkar meminta rapat konsultasi pertengahan Februari ini membahas percepatan penetapan calon presidennya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono merupakan salah satu di antaranya. 

Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengakui adanya desakan percepatan pengumuman ini. "Desakan sudah datang dari DPD, ada beberapa bahkan sudah mendesak," kata Priyo di gedung MPR/DPR kemarin.KURNIASIH BUDI | EKO ARI WIBOWO | SG WIBISONO 

Kalla: Calon Presiden dari Partai Besar

JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemimpin nasional harus memiliki elektabilitas tinggi, berkemampuan memimpin, dan berasal dari partai besar. Indonesia dinilai memiliki banyak pemimpin dengan tiga karakter itu. 

”Pemimpin sangat tergantung masanya. Tentu apa yang kita butuhkan di masa ini adalah pemimpin yang dapat membawa bangsa menjadi lebih baik, adil, makmur, dan tentu demokratis,” katanya di gedung Lembaga Ketahanan Nasional kemarin. 

Menurut Kalla, kombinasi bakat, pendidikan yang baik, dan pengalaman dinilai melahirkan pemimpin harapan. Pemimpin mendatang harus mampu menyelesaikan persoalan bangsa, berkapasitas dan berintegritas di bidang politik. ”Memilih pemimpin sama dengan pacaran atau mengambil istri,” katanya. 

Adapun Ketua Alumni Lembaga Ketahanan Nasional Agum Gumelar mengatakan rakyat harus jeli memilih pasangan calon presiden. ”Banyak anak bangsa yang ingin menjadi calon presiden. Itu baik, sejauh dia punya keinginan mengabdi dan memperbaiki bangsa ini,” kata dia. 

Pemilih diharapkan memilih pasangan secara obyektif dan rasional. Apalagi, partai politik dalam menentukan kandidat kental dengan faktor kepentingan. 

Anggota Dewan Penasihat Lembaga Ketahanan Nasional, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, mengatakan presiden mendatang harus siap menghadapi dinamika kenegaraan. Ketahanan nasional terbentuk berdasarkan kepemimpinan yang mampu memimpin dalam segala situasi. ”Pemimpin yang siap menghadapi surprise di tengah jalan, dan berpikir out of the box.” KURNIASIH BUDI

Sosialisasi KPU "Berbahaya"

Dipertanyakan, Kecenderungan KPU Buat Aturan Tak Berdasar
Selasa, 27 Januari 2009 | 00:41 WIB 

Jakarta, Kompas - Langkah Komisi Pemilihan Umum bisa ”berbahaya kalau peraturan yang disosialisasikan justru berbeda dengan maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jika peraturan teknis yang dibuat KPU keliru dengan perumusan saat pembahasan Rancangan UU Pemilu, KPU bisa saja dianggap telah melanggar etika penyelenggara pemilu.

Saat silaturahim dengan perwakilan partai politik peserta Pemilu 2009 di Jakarta, Sabtu lalu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, antara lain, memaparkan tata cara penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR. Namun, sejumlah klausul yang dipaparkan teridentifikasi berbeda dengan ketentuan dalam UU No 10/2008.

Misalnya saja, Hafiz menguraikan tata cara pembagian kursi DPR dengan tanpa menyertakan ketentuan ambang batas perolehan suara untuk penghitungan kursi di DPR (parliamentary threshold) yang sampai saat ini secara legal masih berlaku. Juga klausul yang disebutkan Hafiz, bahwa ”Apabila parpol memperoleh sejumlah kursi sedangkan nama-nama calon anggota DPR tidak ada yang memperoleh suara sah, maka nama calon terpilih anggota DPR diambil dari nama calon pada DCT anggota DPR daerah pemilihan terdekat yang berbatasan secara geografis.”

Sampaikan yang benar

Mantan anggota Panitia Khusus RUU Pemilu, Agus Purnomo (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DI Yogyakarta), Senin (26/1) di Jakarta, menyebutkan, sosialisasi ala KPU berbahaya karena aturan yang dipaparkan berbeda dengan UU No 10/2008. Sebab, merupakan sosialisasi resmi, sewajibnya KPU menyampaikan ketentuan yang benar untuk menghindari penyebaran kesalahan ke semua tingkatan.

”Berbahaya, yang seperti ini bukan yang pertama dilakukan KPU. Bisa pelanggaran etika penyelenggara,” sebut Agus.

Secara terpisah, mantan Ketua Pansus Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar, Jawa Barat II) pun menilai KPU telah salah membuat aturan soal calon terpilih, jika pemilih hanya memberi tanda pada partai politik. Kursi yang diperoleh parpol bersangkutan tetap menjadi hak para calon parpol di daerah pemilihan itu, bukan seperti yang dipaparkan Hafiz pada Sabtu lalu.

Ferry juga mempertanyakan kecenderungan KPU membuat pengaturan yang tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan konflik.

Menurut Agus, KPU sejak awal memang harus menyiapkan ketentuan teknis. Langkah terdekat untuk mengantisipasi kesalahan serupa, KPU mestinya bersedia berkonsultasi dengan penyusun UU untuk menghindari kesalahan penafsiran.

Saat pertemuan Sabtu lalu, Sekretaris Jenderal Partai Merdeka Muslich Zainal Asikin sudah meminta KPU menjelaskan ketentuan teknis berikut simulasinya. Tanpa itu, paparan KPU tidak akan efektif. Hanya dengan forum yang lebih fokus dan waktunya memadai, penjelasan KPU akan lebih mudah dipahami oleh para peserta pemilu, terutama dari parpol. (dik)