Reformasi Birokrasi Setengah Hati

Jakarta, Kompas - Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia saat ini masih setengah hati sehingga hasilnya belum maksimal. Pelanggaran seperti dugaan korupsi, bahkan, masih terjadi di lembaga yang sudah melakukan reformasi birokrasi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin, dalam diskusi terbuka ”Menggugat Good Governance Reform” di Jakarta, Sabtu (17/1).

Pembicara lain dalam acara itu adalah hakim agung Syamsul Maarif, Achmad Erani Yustika (Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya), dan Andy Fefta (Ketua Program Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya).

Menurut Jasin, reformasi birokrasi antara lain sudah dijalankan di Departemen Keuangan, yang antara lain ditandai dengan efisiensi pegawai dan pengaturan kembali remunerasi, sejak tahun 2005.

”Belum berhasilnya reformasi birokrasi ini secara maksimal karena program itu masih dijalankan secara parsial,” kata Jasin.

Adapun Andy mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi juga membutuhkan kehadiran pemimpin yang kuat dan membawa budaya baru.

Erani menuturkan, reformasi birokrasi memang bukan satu-satunya faktor dalam perbaikan ekonomi. Buktinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir rata-rata hanya 5 persen atau masih di bawah pertumbuhan ekonomi di era Orde Baru yang sekitar 7 persen. (NWO)